Diluar Anggaran Reses 24 Juta, Jurani Bagikan 250 Sak Beras dan Masker ke Masyarakat

MANADO48 Dilihat

Manadosiana.net, Manado – Anggota Komisi III DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua menyerap aspirasi masyarakat lewat agenda masa reses II tahun 2020 di Kelurahan Mapanget Barat, Lingkungan VIII tepatnya di perumahan Tamara, Selasa (11/8/2020).

Srikandi PSI Dapil Singkil Mapanget ini menjelaskan, reses merupakan agenda kerja setiap anggota dewan di luar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi di dapil masing-masing.

Dijelaskan Jurani, kegiatan reses difasilitasi Sekretariat DPRD Manado dengan anggaran Rp 24.000.000 untuk pengadaan makanan, minuman, tenda, dan lainnya.

“Ini acaranya ditanggung pemerintah,” kata Jurani Rurubua.

Dikesempatan itu juga Jurani mengatakan, resesnya digelar tiga kali dengan target membagikan 250 sak beras dan masker dengan mengunakan anggaran pribadi.

Untuk reses pertama di GPI, Senin (10/8/2020) kemarin 100 sak beras dan masker. Sedangkan hari ini di perum Tamara 75 Sak Beras dan 300 masker. Untuk besok di Kelurahan Paniki II 75 sak beras dan masker.

Menurutnya, masker yang dibagikan diberikan oleh DPP PSI untuk disalurkan ke masyarakat.

Sementara, dalam reses ibu Dince Moses mengaku bersyukur atas kepedulian Jurani Rurubua yang sangat peduli dengan masyarakat.

“Saya terpesona sejak melihat foto-foto ibu di jalan. Nah dikesempatan ini Bu, saya ingin menyampaikan juga tolong lihat jalan perumahan kami yang rusak dan kurangnya air bersih. Terus soal pendidikan online kami sebagai orang tua kesulitan dengan hp,” keluhnya.

Mendengarkan keluhan masyarakat, Jurani menjawab untuk persoalan jalan perumahan masih menjadi tanggungjawab developer karena belum diserahkan ke Pemerintah Kota Manado.

“Dan terkait pendidikan nanti saya akan sampaikan ke Komisi IV yang mitra kerjanya dengan dinas pendidikan,” ujarnya.

Untuk masalah air bersih, Lurah Mapanget Barat menjelaskan, masih ditangani oleh provinsi.

“Sebenarnya disini bersyukur cuman disini (Perum Tamara) yang ada PAM. Untuk air disini masih dikelola UPTD Provinsi. Sebenarnya pemerintah kota Manado sudah pernah meminta di Provinsi supaya boleh dikelola Pemkot Manado, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

(Anes Tumengkol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *