Didemo Ormas Adat, DPRD Bakal Hearing “Mafia Tanah” Terkait Penutupan Gereja

Bagikan ke :
Gabungan organisasi adat di Minahasa saat menggelar aksi di DPRD Manado

Manadosiana.net, Manado – Gedung GPDI Elgibor di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea bakal ditutup. Mendengar hal itu, organisasi adat Minahasa langsung bergerak menuju tempat eksekusi gedung Gereja agar tidak ditutup.

Pengawalan dipimpin Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI), Hanny Pantouw. Bersama ratusan orang yang tergabung dari berbagai organisasi adat akhirnya berhasil menghentikan sementara eksekusi tersebut.

Selanjutnya, mereka menuju Pengadilan Negeri Manado dan DPRD Manado untuk menggelar aksi demo damai demi menyampaikan aspirasi masyarakat.

Rombongan pun ketika sampai di DPRD Manado diterima Ketua Komisi I DPRD Manado, Benny Parasan bersama Sekretaris Komisi I, Boby Daud dan anggota, Franko Wangko, Jeane Laluyan, dan Meikel Maringka.

Hanny Pantouw pun meminta DPRD Manado untuk mengeluarkan rekomendasi agar tidak dibongkarnya Gedung GPDI. Sekaligus bersama masyarakat untuk meninjau lokasi dan mencari solusinya.

“DPRD harus lebih jernih melihat eksekusi terkait rumah ibadah. Karena kalau melihat kasat mata ada indikasi persoalan kapitalis yang mengawal. Jadi kita juga tidak tinggal diam. Jadi semua rumah ibadah akan kami kawal,” tegas Hanny Pantouw.

Sementara itu, Meikel Maringka mengatakan, Komisi I DPRD Manado pada Senin 25 November 2019 akan memanggil hearing semua pihak yang terlibat. Alasannya untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Apalagi yang berperkara sudah lebih dari satu.

“Seperti yang dikatakan mereka, ternyata ini sudah ada pembicaraan sejak 17 tahun lalu antara pihak berperkara dengan Gembala. Bahwa apabila mereka menang, mereka tidak akan menggangu. Namun objek tanah ternyata sudah banyak yang klaim sebagai pemilik,” katanya.

Benny Parasan pun menambahkan, masyarakat dan organisasi adat agar segera mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Supaya DPRD bisa mengawal untuk ditindaklanjuti.

“Dan kita akan berjuang bersama-sama. Karena ini penting untuk mengusir mafia tanah di Manado. Kalaupun ada yang tidak hadir saat hearing, kami akan panggil secara paksa. Dan selanjutnya usai hearing baru sama-sama kita turun lapangan,” ujarnya.

(Anes Tumengkol).

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *