Syarifuddin Saafa Gelar Reses di Perumahan GPI, Warga Keluhkan Penerangan, Sampah dan Jalan

MANADO41 Dilihat

Manadosiana.net, MANADO– Sekretaris Komisi II bidang Perekonomian, DPRD Kota Manado, Syarifuddin Saafa, Sabtu (7/12) akhir pekan kemarin, memanfaatkan masa reses DPRD pertama dengan menggelar kegiatan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Perumahan Griya Paniki Indah, perumahan yang ada di 3 wilayah kelurahan di Kecamatan Mapanget.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat banyak mengeluhkan tentang penerangan jalan, persoalan pengangkutan sampah dan jalan yang masih rusak di wilayah perumahan yang digadang sebagai perumahan terbesar se Sulawesi ini.

Budi Tanggau, warga perumahan menyebutkan, persoalan sampah terus menjadi momok warga. Pasalnya, dengan iuran yang dibayarkan dengan nominal Rp25ribu hingga Rp50 ribu per bulan, pelayanan pengangkutan sampah sangat buruk. Bahkan, ada kalanya dalam seminggu, sampah diangkut hanya 2 atau 3 kali saja.

“Ini kan sangat tidak wajar. Sampah itu setiap hari ada. Sudah bayar retribusi, tetapi pelayanannya tidak baik. Inilah yang kami keluhkan,” kata Budi.

Persoalan lampu jalan juga dikeluhkan. Warga mengaku, kurangnya penerangan lampu jalan, membuat tindakan kriminal rawan terjadi. Bahkan, sudah bukan rahasia lagi, perumahan GPI banyak terjadi pencurian yang dilakukan maling.

“Kami minta persoalan penerangan ini bisa menjadi prioritas juga,” tutur warga.

Menanggapi hal tersebut, Saafa yang juga menghadirkan Camat Mapanget, Robert Dauhan menyebutkan jika persoalan yang disampaikan oleh masyarakat wajib untuk ditindaklanjuti, terutama persoalan sampah dan penerangan lampu jalan. Dikatakan Saafa, sampah jika tidak dibersihkan akan menimbulkan penyakit.

“Apalagi ada retribusi sampah yang diambil dari masyarakat dengan nilai yang tinggi. Untuk penerangan jalan, masyarakat punya hak akan itu, karena telah membayar penerangan lampu jalan di setiap pembelian pulsa listrik atau pembayaran rekening lampu. Ini perlu diperhatikan,” kata Saafa.

Saafa juga menyebutkan jika untuk persoalan jalan, pihak pemerintah kota masih belum bisa berbuat apa-apa, mengingat belum ada penyerahan dari developer ke pemerintah.

“Yang jelas, semua aspirasi masyarakat yang hadir akan saya bawa ke lembaga DPRD untuk disampaikan kepada pihak eksekutif,” tutur Ketua DPW PKS Sulawesi Utara ini.

(i a jusuf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *