Bagikan ke :

Manadosiana.net, Manado – Pelaksanaan Musda Golkar Kota Manado, 27 Agustus 2020, masih menyisahkan tanda tanya bagi 5 ketua pengurus kecamatan (PK) yang dinonaktifkan.

Pasalnya, penonaktifan kelima ketua PK tersebut, tanpa pemberitahuan dan tidak diperlihatkan surat keputusan (SK) ketua PK pengganti.

“Kalau kami sudah dinonaktifkan, lantas mana SK penggantinya? Saat Musda kami meminta agar diperlihatkan, tapi sampai kami dikeluarkan secara paksa, tidak ada SK itu,” kata Risal Sasambe, ketua PK Bunaken kepada Manadosiana.net lewat rilis Selasa (1/9/2020).

Lanjut dia, hasil Musda Golkar tersebut cacat administrasi dan tidak transparan, sehingga diduga inprosedural.

“Kenapa saya katakan begitu, jelas-jelas peserta yang memiliki hak suara haruslah memegang SK. Dan SK yang kami genggam adalah yang sah. Karena sudah diodentifikasi DPP Golkar dan sudah terdaftar di Silon maupun Sipol,” seru Sasambe.

Sebagai kader Golkar yang sering ditunjuk menjadi saksi di beberapa kontestasi Pilkada di Sulut, Sasambe kecewa dengan penonaktifan dirinya sebagai ketua PK Bunaken.

“Pilkada dan Pileg, saya ditunjuk sebagai saksi. Baik itu rekapitulasi KPU tingkat Manado sampai tingkat Sulut. Kenapa saat berbeda pilihan, kami yang dinonaktifkan. Saya kira Golkar sebagai partai besar, sangat menjunjung demokrasi,” tungkasnya.

(***/Anes Tumengkol)