manadosiana.net, MINAHASA UTARA – Praktisi hukum sekaligus warga Desa Wori, Hanafi, mendesak Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum Hukum Tua (Kepala Desa) yang diduga bermasalah. Hanafi meminta bupati tidak segan mencopot pejabat desa yang terindikasi menghambat kredibilitas pemerintah daerah.
Hanafi mengungkapkan bahwa laporan pengaduan terkait persoalan di Desa Wori telah dilayangkan ke berbagai instansi penegak hukum dan pengawas, mulai dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Polda Sulut, hingga Ombudsman. Namun, sejauh ini baru Ombudsman, Kejari Minahasa Utara, dan Inspektorat Minut yang memberikan respons tindak lanjut.
“Sebagai praktisi hukum dan masyarakat Desa Wori, saya sangat mengharapkan agar laporan masyarakat ini jangan diabaikan,” ujar pengacara yang baru saja memenangkan tiga perkara dalam sehari tersebut kepada awak media.
Hanafi secara khusus mengingatkan Inspektorat Minahasa Utara sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal. Ia menekankan agar lembaga tersebut tidak bermain mata atau terkesan melindungi oknum perangkat desa yang nakal.
“Jangan sampai ada kesan Inspektorat membiarkan begitu saja. Kalau didiamkan, seolah-olah ada kerja sama dalam melindungi oknum ini. Jangan pilih kasih,” tegasnya. Menurutnya, sudah banyak contoh mantan kepala desa yang berakhir di penjara berkat ketegasan fungsi pengawasan yang bersih.
Pesan untuk Bupati Joune Ganda
Lebih lanjut, Hanafi memberikan pesan terbuka kepada Bupati Joune Ganda untuk menjaga marwah kepemimpinannya di Minahasa Utara. Ia menyarankan bupati untuk segera mengganti aparat desa yang tidak becus menjalankan aturan.
“Wahai Pak Bupati, jadikan laporan masyarakat Desa Wori ini perhatian khusus. Jangan berikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang hanya akan menghancurkan dedikasi Bapak. Copot saja, ganti. Masih banyak aparat yang benar-benar mau bekerja sesuai mekanisme,” katanya.
Pengacara yang baru saja menang tiga putusan dalah sehari ini menegaskan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan pengelolaan uang negara dan hak rakyat. Sebagai praktisi hukum, Hanafi menyatakan kesiapannya untuk mengawal masyarakat Desa Wori dalam mencari keadilan.
“Ini uang negara, uang rakyat, jangan main-main. Demi penegakan hukum yang murni dan konsekuen, sikat! Jangan dimanjakan,” tutup Hanafi.







Komentar