manadosiana.net, TOMOHON – Aksi demo oleh warga Walian Satu, Kota Tomohon, Sulawesi Utara di Kantor Kelurahan setempat, terkait persoalan bantuan Covid-19 yang diduga pilih kasih, mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, S.Sos.
Dikatakan Ferdinand, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) tersebut seharusnya disalurkan merata dan jangan ada diskriminatif.
“Dana bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mewanti-wanti bahwa penyalurannya harus tepat sasaran dan jangan diskriminatif,” ucap Ferdinand.
Dirinya pun menyayangkan apabila ada oknum-oknum aparat Pemerintah yang dengan sengaja melakukan diskriminatif tidak tepat sasaran terkait dengan penyaluran bantuan yang notabene untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, maka, kata dia, harus ditindak tegas.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menuturkan, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Kelurahan setempat. Karena menurutnya, semua data ada di Kelurahan.
“Yang paling bertanggungjawab secara moral dan tupoksi adalah lurah karena data yang ada melalui kelurahan,” semburnya.
Jika memang tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan, lanjut Ferdinand menegaskan, Lurah tersebut haruslah diganti. Untuk itu dirinya minta kepada Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Walikota Jimmy Eman untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
“Copot Lurah Walian Satu sekarang juga kalau tidak mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik !,” tegasnya.(*)
