manadosiana.net, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut tahun 2022, sekaligus penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulut tahun 2022, Senin (15/5/2023).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok tersebut, anggota BPK RI VI, Pius Lustrilanang menyampaikan Provinsi Sulut kembali mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
“Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan BPK RI terhadap LHP Provinsi Sulut, dengan dasar tersebut BPK memberikan WTP,” ungkap Lustrilanang disambut dengan tepukan dari tangan para peserta Paripurna.
Dikatakan Lustrilanang, penghargaan yang diraih tersebut menjadi WTP yang kesembilan kalinya untuk Provinsi Sulut.
“Terimakasih banyak kepada Provinsi Sulut. Ini merupakan, salah satu sinergitas yang sangat baik dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulut,” ujarnya.
“Namun demikian BPK masih menemukan 14 permasalahan dengan beberapa rekomendasi yang hendaknya menjadi bagian dari pemerintah provinsi Sulut, diantaranya kekurangan penerimaan atas pajak air permukaan, kedua pelaksanaan 48 paket pekerjaan pada 5 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan, ketiga pengelolaan belanja transfer bagi hasil pajak Provinsi Sulut dengan Kabupaten/Kota tidak tertib dan seterusnya,” tuturnya.
Lustrilanang pun berharap, pimpinan dan anggota DPRD dapat melaksanakan tugasnya sebagai fungsi anggaran, legislasi maupun unsur pengawasan. Entah itu, membahas terkait rancangan kerja mengenai pertanggungjawaban anggaran APBD tahun 2022, maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD 2023.
Untuk itu, kami juga mengingatkan rekomendasi yang dibuat oleh BPK RI ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulut beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari, setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 3 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negera,” katanya.
Setelah mendengar penyampaian anggota BPK RI VI, langsung ditanggapi oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada BPK RI atas komitmen dan dedikasinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya dalam melakukan audit laporan pemerintah daerah, khususunya di pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut tahun anggaran 2022.
“Sehingga hari ini hasil laporan dari BPK RI tersebut bisa diserahkan dan disaksikan langsung oleh DPRD Provinsi Sulut khususnya telah diserahkan langsung oleh ketua VI BPK RI Bapak Pius Lustrilanang,” ucapnya.
Pada akhir Paripurna teresebut, ditutup langsung oleh ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen dengan menyampaikan terimakasih kepada anggota BPK RI Pius Lustrilanang yang sudah memberikan sambutan serta mengumumkan hasil Pemprov Sulut mendapatkan WTP.
“Untuk itu juga, disampaikan banyak terimakasih kepada Gubenur Sulut Olly Dondokambey yang sudah menyampaikan sambutannya,” imbuhnya sembari menyampaikan selamat untuk WTP-nya.
Terkait hasil temuan, kata Dondokambey, pemerintah provinsi Sulut harus melakukan perbaikan atau meningkatkan kinerjanya.
“Tentunya ini menjadi catatan bagi kami. Kepada anggota BPK RI VI, kami akan selalu melakukan dan melaksanakan perintah-perintah dan kekurangan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi Sulut. Melalui kesempatan ini, sebagi pimpinan Sulut saya mengingatkan kepada seluruh pejabat agar senantiasa menjadikan capaian positif ini sebagai motivasi dan evaluasi bersama,” cetusnya.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen juga menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta segenap jajaran Pemprov untuk pencapaian yang hebat meraih opini WTP kesembilan kalinya atas laporan keuangan Pemprov 2022.
“Ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras untuk mewujudkan good governance dan clean government yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Silangen.
Dijelaskanya, akuntabilitas dan disiplin penggunaan keuangan negara harus menjadi komitmen bersama.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekprov Steve Kepel, forkopimda, serta kepala SKPD lingkup pemprov Sulut. (Adv)
