manadosiana.net, MINAHASA UTARA – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, Jofieta Supit, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya, terutama para Pengawas dan Kepala Sekolah, untuk menjaga integritas sebagai wajah dunia pendidikan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dugaan kasus hukum yang tengah menimpa salah satu oknum pengawas di lingkup Pemkab Minut. Kasus tersebut diharapkan menjadi momentum refleksi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak mencederai marwah institusi.
Pentingnya Integritas dalam Tata Kelola Pendidikan Dalam kacamata Ilmu Pemerintahan, figur pengawas adalah perpanjangan tangan negara dalam memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika integritas pengawas runtuh, maka tatanan pembinaan di level sekolah mulai dari PAUD hingga SMP dipastikan akan ikut goyah.
Jofieta menekankan bahwa institusi pendidikan memikul beban moral yang jauh lebih besar dibandingkan instansi lainnya. Hal ini dikarenakan sektor pendidikan berfungsi sebagai kawah candradimuka bagi pembentukan karakter generasi penerus bangsa.
“Sebagai Kepala Dinas, saya berharap bahwa jajaran Dinas Pendidikan itu tidak akan terlibat dengan hal-hal seperti itu (masalah hukum). Karena ini institusi pendidikan, tentu saja sebagai kita yang ada di dalamnya, kita harus memberikan contoh,” tegas Jofieta kepada media.
Fungsi Pembinaan di Tingkat Sekolah Harapan besar disematkan kepada para pengawas bina yang memegang kendali atas pembinaan di tingkat PAUD, SD, hingga SMP. Menurut Jofieta, sangat mustahil seorang pengawas dapat menjalankan fungsinya secara efektif jika tidak memiliki rekam jejak yang bersih dan berwibawa.
“Apalagi sebagai pengawas bina, mereka itu kan membina beberapa sekolah. Tentu sebagai pengawas mereka harus menjadi contoh dan teladan bagi kepala-kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di Minahasa Utara, khususnya yang ada dalam binaan mereka,” tutupnya.
Pihak Dinas Pendidikan Minut kini berkomitmen untuk memperketat pengawasan internal guna memastikan setiap tenaga kependidikan tetap berada pada jalur hukum dan kode etik ASN yang berlaku.
