manadosiana.net, MINAHASA UTARA – Praktek dugaan pungutan liar (pungli) dan sikap arogansi kepemimpinan kini mencoreng institusi pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara. Seorang oknum Koordinator Pengawas (Korwas) Dinas Pendidikan Daerah berinisial V, dilaporkan sering meminta sejumlah uang kepada pihak sekolah usai melakukan pengawasan, serta kerap bertindak semena-mena terhadap para guru di wilayah kepulauan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sumber yang dipercaya, oknum V diduga memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi dari sekolah-sekolah yang ia kunjungi. Meski perjalanan dinas merupakan bagian dari tugas negara, V disinyalir kerap “menodong” biaya tambahan kepada pihak sekolah.
“Informasi yang masuk terkait oknum VS ini, meski sudah dijemput di daratan, saat pulang ia tetap meminta uang ongkos, duit bensin, hingga uang pulsa. Hal-hal seperti itu sering ia sampaikan kepada pihak sekolah,” ungkap sumber.
Selain persoalan materi, gaya kepemimpinan V juga menuai kecaman. Dia dinilai tidak memiliki empati terhadap kondisi geografis para guru yang bertugas di daerah terpencil atau kepulauan. Salah satu kasus yang mencuat adalah pemberian Surat Peringatan (SP) 1 secara mendadak kepada seorang guru tanpa melalui prosedur teguran lisan.
“Guru tersebut terlambat karena kendala perjalanan laut, dan Kepsek sebenarnya sudah menyiapkan pengawas pengganti. Namun V langsung memerintahkan pembuatan SP 1. Harusnya ada tahapan, jangan langsung sanksi berat,” tegas Sumber yang Dipercaya.
Karakter VS yang dikenal keras dan kasar membuat banyak tenaga pendidik merasa tertekan. Para guru di kepulauan seringkali menjadi sasaran kemarahan V hanya karena masalah sepele seperti keterlambatan membalas pesan singkat akibat gangguan sinyal provider.
Dia bilang, V dikenal suka menekan dan berbicara kasar kepada bawahannya dan tidak mau menerima alasan kendala jaringan komunikasi di wilayah sulit sinyal.
“Prinsipnya kalau saya lihat, dia kasar dan suka menekan. Itulah karakter yang sangat tidak disukai oleh rekan-rekan guru, apalagi yang bertugas di pulau dengan segala keterbatasannya,” pungkas sumber tersebut.
Keresahan para guru ini diharapkan segera mendapat respon dari Dinas Pendidikan Minahasa Utara agar integritas pengawasan pendidikan tetap terjaga dan terbebas dari praktik pungutan yang memberatkan pihak sekolah.
Komentar