Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lewat Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut,Kamis-Jumat (3-4/11/22),
Rapat pembahasan yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulut ini dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPRD Sulut dr. Fansiscus Andi Silangen, Wakil Ketua Vicktor J Mailangkay, James Arthur Kojongian dan Ketua TAPD Pemprov Sulut Praseno Hadi.
Ketua Banggar yang juga merupakan Ketua DPRD Sulut dr. Fansiscus Andi Silangen dalam pengantarnya mengatakan pembahasan RAPBD TA 2023 sesuai dengan amanat Undang-undang dalam menentukan penganggaran di tahun 2023.
Ketua Tim TAPD pemprov Sulut yang juga merupakan Sekretaris Provinsi Sulut Praseno Hadi mengungkapkan bahwamelihat perkembangan ekonomi secara global baik nasional dan daerah dimana kita sempat drop karena covid dan ditambah lagi secara global kondisi perang memang inflasi kemarin APBN kita yang lebih banyak tersedot untuk subsidi BBM sampai 502 triliun.
“Sehingga untuk prediksi tahun depan lesunya ekonomi ini karena pandemi covid yang belum berakhir jadi taget pendapatan secara nasional juga agak terkoreksi, sehingga untuk APBN 2023 berpengaruh pada dana transfer ke daerah juga berpengaruh, secara umum karena selama 2021 dan 2022 agak berkurang ekonominya maka trasnfer ke daerah juga berkurang,” tukas Praseno,
Pada pembahasan tersebut juga Kepala Bdan Kuangan dan Aset Daerah (BKAD) Femmy Sulut membacakan secara langsung skema alokasi anggaran APBD Tahun 2023 yang diberikan kepada masing-masing SKPD setelah dilkaukan penyesuaian diantaranya :
1. Dinas Pendidikan daerah 1,1 triliun, berkurang 70 M. Untuk 12 cabang dinas pagu dan penyesuain tetap
2. Dinas Kesehatan yang awalnya 164 M menjadi 160 M atau berkurang 3,6 M l,
UPTD Noongan 22,3 M menjadi 41,9 bertambah 19,5 M
UPTD RSUD ODSK tipe B 80 M bertambah 29,7 M
UPTD Ratumbuysang dan Balai Mata tetap
UPTD RS Manembo nembo dianggarkan 39 M berkurang 2,8 M menjadi 36 M
UPTD Balai Laboratorium dan Bapelkes angka tetap.
3. Dinas PUPR pagu 150 M bertambah 11,7 menjadi 161,7 m, sedangkan 8 UPTD di dinas PUPR tetap
4. Dinas Kimpraswil pagu tetap 84,5 M
5. Satpol PP pagu tetap 34,3 M
6. BPBD tetap 11,2 M
7. Dinas Sosial juga tetap pagu 19,9 M. Begitu juga UPTD UPTD yang ada di dinsos angka tetap
8. Disnaker pagu 33,1 M begitu juga UPTD di dinas kerja tetap
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, pagu 7,3 M bertambah 122 juta karena ada penambahan DAK menjadi 7,4 M. sedangkan UPTD perlindungan 735 menajdi 770 bertambah 33 M
10. Dinas Pangan dan UPTD tetap dengan pagu 11,8 M.
11. DLH pagu tetap 9,3 M
12. Disdukcapil dan KB tetap 7,5 M
13, Dinas PMD tetap 10,5 M
14. Dishub tetap 16 M, UPTD pada dinas perhubungan
15. Dinas komunikasi persandian dan statistik 25 M
16. Diskop bertambah 106 juta menjadi 14,545 M,
17. DPMPTSP pagu bertambah 105 juta 14,4 M
18. Dispora 17,2 M
19. Dinas Kebudayaan tetap 10,1 M, UPTD taman Budaya dan museum bertambah 800 juta menajdi 2 m.
20. Dinas Perpustakaan dan kearsipan dari 13 M menjadi 9,4 M
21. Dinas Kelautan dan Perikanan induk 46,4 M bertambah 3,2 M menajdi 49 M, sedangkan 8 UPTD yang ada di dinas kelautan dan perikanan tetap
22. Dinas Pariwisata 13,1 M pagu tetap
23, Dinas Pertanian, pagu 49 M, menjadi 69,4 M
24. Dinas Perkebunan dianggarkan 22 M menjadi 26,9 M bertambah 4,8 M
25. Dinas Kehutanan induk 77,8 M menjadi 52,2 M berkurany 25,5 M.
26. Dinas ESDM pagu tetap yakni 13,7 M untuk induk, UPTD kurang 200-400 juta per UPTD
27. Disperindag pagu 14,5 M,
28. Sekretariat Daerah yang terdistribusi di 9 biro angka tetap. Untuk Biro Kesra 23 M, Biro Pemerintahan 1,3 M, biro hukum 3 M, perekonomian 1,3 M, Biro Adpem 1,2 M , biro barjas 4,5 M, biro umum 146 m, biro Adpim 117, 2 M.
29. Sekretariat DPRD angka yang sama 86,4 M
30. Bappeda pagu yang sama 16,9 M
31. BKAD dari 674 M berkurang 7,2 M menjadi 666 M penyesuaian angka bagi hasil
32. Bapenda pagu 59 M demikian juga UPTD pada Bapenda.
33. Badan Kepegawaian 20,2 m
34. BPSDM 20 M
35. Bapelitbangda 4,2 M
36. Badan Pengelola Perbatasan 6,5 M
37. Badan Penghubung 14,4 M
38. Inspektorat 38,1 M
39. Kesbang 17,8 m
“Jadi total pagu APBD tahun 2023 berjumlah 3, 461 triliun,” ungkap Suluh.
Diketahui Senin (07/11/22) Banggar memanggil Direktur bersama jajaran Bank SulutGorontalo (Sulutgo) untuk membahas anggaran.
