Wabup Vasung Buka Verifikasi Lapangan Hybrid Minahasa Didorong Jadi Kabupaten Layak Anak 2025
Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus melangkah maju dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Rabu (4/6) pagi, proses verifikasi lapangan secara hybrid dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, yang diikuti dari Ruang Sidang DPRD Minahasa.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, didampingi Sekda Dr. Lynda Watania selaku Ketua Gugus Tugas KLA Minahasa, Kepala Dinas PPPA Josefin Kaurow, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Minahasa.
Kepala Dinas PPPA Sulawesi Utara, Wanda L.C. Musu, menyampaikan bahwa Pemprov Sulut telah mendampingi Pemkab Minahasa sejak 2022 hingga 2023 dalam menjalankan berbagai program pemenuhan hak anak.
“Minahasa dinilai memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan anak, terbukti melalui pelaksanaan evaluasi mandiri yang akhirnya membawa daerah ini pada tahap verifikasi lapangan,” jelas Musu.
Sementara itu, Bupati Minahasa Robby Dondokambey melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Vasung, menyatakan apresiasi atas kesempatan diverifikasi sebagai kandidat KLA 2025.
“Anak adalah aset masa depan bangsa. Maka, upaya untuk memenuhi hak-hak anak—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka—harus menjadi prioritas kita semua,” ucap Vasung.
Minahasa, lanjutnya, telah menyiapkan regulasi yang mendukung KLA, antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2019, serta berbagai Perbup dan SK Bupati yang mengatur perlindungan anak, pembentukan gugus tugas, hingga penguatan desa ramah perempuan dan peduli anak.
Beberapa inovasi daerah turut dipaparkan, seperti program “Jelajah Kecamatan” dan “Mepatik se Tou”, yang mempermudah akses pencatatan akta kelahiran serta KIA. Dukungan lain terlihat dari keterlibatan Forum Anak dalam berbagai proses pembangunan daerah, hadirnya layanan Puspaga, dan PAUD Holistik Integratif.
Wabup Vasung juga menekankan keberhasilan Pemkab Minahasa dalam menurunkan angka stunting menjadi 1,24%—salah satu yang terendah di Indonesia. Selain itu, layanan kesehatan ramah anak tersedia di 22 dari 25 puskesmas, serta dua klinik ramah anak telah beroperasi.
Minahasa juga memiliki 328 sekolah ramah anak dan berbagai ruang publik ramah anak seperti Taman God Bless Tondano dan Benteng Moraya. Aktivitas seni dan budaya, bela diri, serta pelatihan keterampilan turut digalakkan.
“Semua langkah ini membuktikan bahwa perlindungan anak bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang terintegrasi lintas sektor. Kami juga terus mendorong inovasi, meningkatkan fasilitas, dan memperkuat evaluasi agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan anak-anak Minahasa,” tambahnya.
Sebagai penutup, Vasung menggarisbawahi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang sebelumnya diraih Minahasa sebagai bukti komitmen daerah dalam pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk tim verifikator dari KemenPPPA dan Kemendagri. Semoga melalui kolaborasi dan inovasi berkelanjutan, Minahasa dapat meraih predikat KLA yang membanggakan,” tutupnya.
Adapun tim verifikasi dari pusat terdiri dari Asisten Deputi Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Wilayah I KemenPPPA, Devi Nia Paradika, serta perwakilan dari Kemendagri, Meilan Inggrit M.L., Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Dukcapil.(Andreano)
Komentar