manadosiana.net, MANADO – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien RL Waworuntu SE, mempertanyakan kinerja dan program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi dibawah kepemimpinan Debie Kalalo. karena, menurut Legislator dari Partai NasDem ini, semenjak tahun lalu, tak pernah ada data terkait program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas, yang merupakan salah satu mitra kerja Komisi IV DPRD Sulut.
Hal tersebut membuat Ketua Komisi IV DPRD Sulut sepertinya geram. Saat interupsi pada kegiatan pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2020 Braien menyinggung terkait kehadiran Kepala Dinas Kesehatan yang tak datang disaat pembahasan LKPJ, yang dijadwalkan, Kamis (22/4/2021). Dia pun menilai bahwa Kepala Dinas Kesehatan pandang enteng.
“Pertama saya memberikan apresiasi da aplause kepada ibu kadis kesehatan sulut atas keterlambatan dan ketidakhadiran kemarin. Tentu sangat disayangkan oleh kita, karena kita sebagai mitra kerja. Ini mungkin sikap pandang enteng buat kita dan ketua pansus,” katanya disela pembahasan LKPJ, Jumat (23/4/2021).
Menurut Braien, hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dibawah kepemimpinan Debie Kalalo. Karena dia bilang, sejak tahun lalu, Komisi IV DPRD Sulut sudah beberapa kali mengundang Dinas Kesehatan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas program kerja dari Dinas tersebut, namun kata dia, Kepala Dinas Debby Kalalo tak pernah hadir dalam RDP dengan Komisi IV DPRD Sulut.
“Ini sudah beberapa kali kami memanggil ibu kadis, tapi tidak datang. Ini sangat disayangkan,” katanya.
Selain itu, dalam interupsinya, Braien mempertanyakan progres terkait anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang baru dibangun di Kota Manado, yang berlokasi di Jalan Bethesda Nomor 32, Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, serta program-program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan selama Tahun 2020.
“Saya ingin mempertanyakan terkait rsud provinsi sulut, berapa total anggaran pembangunan rumah sakit tersebut, dan realisasi anggaran rumah sakit tersebut. Program apa saja yang ada di Dinas Kesehatan, karena kita sebagai mitra kerja, selama tahun lalu tidak pernah dapat rincian , apa saja yang dilakukan dinas kesehatan sulut ini. Padahal anggaran di refocusing, di dinas kesehatan paling banyak. Ibu kadis belum pernah kasi pa torang komisi IV itu data. Jadi saya sebagai ketua komisi IV sangat menyayangkan hal tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, pada saat itu juga, Braien menyorot soal nama dari RSUD yang dibangun menggunakan uang rakyat itu.
“Saya ingin minta penegasan nama yang ada di rusd provinsi sulut, apakah itu sudah legal atau belum. Karena yang bangun rsud itu memakai uang rakyat, karena sampai sekarang pemerintah belum lunas bayar itu (pembangunan), masih cicil selama lima tahun kedepan, saya minta ketegasan nama rumah sakit tersebut, kalau belum sah, saya minta tolong diperbaiki,” ujar Braien kembali.
