Kembali Normal Pascabanjir, Warga Gorontalo dan Bogor Kembali Braktivitas

NASIONAL88 Dilihat

manadosiana.net JAKARTA – Aktivitas warga kembali kondusif setelah genangan banjir surut di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari ini, Minggu (31/10), Masyarakat di masing-masing wilayah disibukkan dengan pembersihan sampah yang terbawa banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo menyebutkan empat desa terdampak di Kecamatan Limboto Barat, yaitu Desa Yosonegoro, Padengo, Haya-Haya dan Isimu Utara. Masyarakat terdampak di empat desa berjumlah 206 KK atau 831 jiwa. Tidak ada laporan korban luka-luka pada kejadian yang terjadi pada Sabtu (30/10), pukul 16.50 waktu setempat.

Data BPBD Kabupaten Gorontalo pada hari ini, Minggu (31/10), mencatat 170 unit rumah terdampak akibat meluapnya Sungai Marisa denga ketinggian muka air 10 – 50 cm.

Sementara itu, banjir juga telah surut di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari ini, Minggu (31/10), pukul 14.00 WIB siang tadi. Data terakhir dari BPBD Kabupaten Bogor mencatat 2.987 KK atau 10.487 warga terdampak. Mereka tersebar di tiga desa di Kecamatan Gunung Putri, yaitu Desa Tlanjung Udik, Bojong Kulur dan Cikeas Udik.

Sebanyak 2.135 unit rumah sempat tergenang pada ketinggian muka air 10 hingga 100 cm. BPBD Kabupaten Bogor mengidentifikasi penyebab banjir yaitu hujan dengan curah hujan tinggi sehingga debit air Sungai Cileungsi dan Ciranggon meluap, serta drainse yang kurang baik.

 

Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Masyarakat diharapkan untuk waspada dan siap siaga terhadap potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan, 31 Oktober hingga 6 November 2021. Hal tersebut berdasarkan analisis perkembangan kondisi cuaca di seluruh Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memonitor adanya indikasi potensi signifikan dinamika atmoster yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia.

“Hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya potensi belokan dan perlambatan angin yang dapat meningkatkan pola konvektifitas, diprediksi aktifnya fenomena MJO, aktifnya gelombang Rossby dan gelombang Kelvin dan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam siaran pers, Minggu  (31/10).

Sementara itu, menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi basah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Deputi Bidang Pencegahan telah meminta BPBD di seluruh wilayah provinsi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Pada Jumat lalu (22/10), Deputi Bidang Pencegahan BNPB telah menyampakan langkah-langkah kesiapsiagaan, khususnya menghadapi dampak fenomena La Nina di Tanah Air.

Pada periode 31 Oktober hingga 1 November 2021, BMKG merilis prakiraan cuaca berbasis dampak, wilayah yang berpotensi dampak banjir dan banjir bandang, dengan kategori ‘Siaga’ yaitu pada wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Selain itu, BMKG juga merilis prakiraan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada 31 Oktober hingga 6 November 2021. Beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

BNPB mengimbau BPBD dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem tersebut. Beberapa langkah kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini, seperti mengaktifkan tim siaga bencana hingga tingkat desa maupun koordinasi antar desa di bagian hulu dan hilir.