manadosiasiana.net, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara memberikan rapor merah bagi sektor pendidikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah tingginya angka putus sekolah di Bumi Nyiur Melambai yang menyentuh angka puluhan ribu anak.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut, Raski Mokodompit, mengungkapkan data memprihatinkan bahwa sebanyak 39.349 anak di Sulawesi Utara kini berstatus putus sekolah. Hal ini terungkap setelah Pansus melakukan pembahasan intensif dan verifikasi lapangan di sejumlah wilayah pelosok.
“Pansus mendorong Dinas Pendidikan untuk menjalankan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C secara masif dan drastis. Akses ini harus gratis agar angka putus sekolah bisa ditekan secara signifikan,” ujar Raski dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sulut, Kamis, 23 April 2026.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah daerah tidak boleh lagi sekadar gugur kewajiban. Penanganan krisis pendidikan ini harus masuk dalam skala prioritas anggaran pada tahun berjalan. Menurutnya, program kesetaraan adalah instrumen penting untuk memulihkan hak dasar warga negara.
“Ini soal memberikan bekal kualifikasi yang setara agar mereka punya daya tawar untuk masa depan yang lebih baik. Program ini harus menjadi prioritas anggaran, bukan sekadar pelengkap,” tegas Raski.
Selain pendidikan, masalah infrastruktur jalan juga menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), menyoroti kerusakan jalan penghubung Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra) yang sempat viral di media sosial.
Michaela mengakui ada kebijakan efisiensi fiskal pada tahun anggaran 2026 yang membuat alokasi perbaikan jalan tidak semasif tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia berjanji akan mengawal penambahan anggaran di APBD Perubahan.
“Mengenai anggaran perubahan, sebagaimana disinggung Gubernur saat pelaporan hasil reses, kami berharap ada penambahan anggaran khususnya untuk dapil Minsel-Mitra,” kata Michaela.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen serta dihadiri Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay, Pansus menyerahkan 12 poin rekomendasi strategis, di antaranya:
Kesehatan: RSUD Manembo-Nembo didesak menjadi model pengelolaan keuangan profesional dan optimalisasi belanja modal.
Sosial: Tindakan tegas bagi pihak ketiga yang gagal merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta perluasan bantuan KUBE bagi pengangguran produktif.
Infrastruktur: Penyelesaian ganti rugi Stadion Kawangkoan yang berlarut-larut.
Perlindungan Anak: Modernisasi shelter rumah aman dan pengadaan ruang konseling bagi korban kekerasan.
Lingkungan Hidup: Pengetatan pengawasan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
Menutup laporannya, Raski memberikan peringatan keras kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kepada kepala SKPD, kita boleh berpikir seperti pemimpin, tapi tidak boleh bertindak seperti atau malah melebihi pimpinan,” katanya.
Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen, menyatakan seluruh catatan strategis ini akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan pembangunan di Sulawesi Utara tepat sasaran.
Komentar