Reporter: Febry Kodongan
manadosiana.net, MANADO – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Nick Lomban, memberikan tanggapan serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan masyarakat lingkar tambang, PT Meares Soputan Mining (MSM)/PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Senin (04/05/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut, Nick Lomban menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan pelayanan publik yang lebih luas.
Hal ini merespons polemik kerusakan jalan nasional penghubung Likupang Timur dan Ranowulu serta proses kompensasi lahan yang masih berjalan.
Legislator Sulut dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, mengapresiasi itikad baik dari pihak perusahaan yang telah membangun rute baru sebagai solusi permanen untuk menghindari area rawan longsor. Namun, Dia mengingatkan bahwa penyelesaian administrasi dan kesepakatan harga dengan masyarakat harus segera mencapai titik temu.
“Pihak perusahaan pada dasarnya bersedia membayar. Kami mengimbau masyarakat untuk menurunkan sedikit ego soal harga, dan perusahaan pun harus memenuhi hal itu,” ujarnya.
Jika masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan angka atau tuntutan yang tidak realistis, lanjut NIck menjelaskan, maka masyarakat umumlah yang akan terus dirugikan karena akses transportasi yang terhambat.
Legislator asal daerah pemilihan Minut-Bitung ini juga mendorong percepatan proses hibah rute baru yang dibangun PT MSM kepada negara. Menurutnya, langkah ini adalah solusi jangka panjang yang paling masuk akal untuk menjamin keselamatan warga.
Di akhir rapat, Anggota DPRD Sulut Dapil Bitung-Minut ini, meminta BPJN dan pihak perusahaan untuk terus berkoordinasi secara intensif terkait status teknis jalan, sembari memastikan hak-hak masyarakat lingkar tambang diselesaikan secara adil dan transparan.
Komisi III DPRD Sulut berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga akses jalan publik kembali normal dan aman digunakan.
Komentar