manadosiana.net, MANADO – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024 mulai dibahas di Kantor DPRD Provinsi Sulut, Jumat (14/4/2025) sampai Senin (21/4/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Pansus Ketua Pansus Amir Liputo, didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick A Lomban, dan dihadiri seluruh anggota.
Pada kesempatan tersebut, Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2024, membahas bersama dengan mitra kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulut.
Dalam rapat bersama UPTD Bapenda, Cindy Wurangian mempertanyakan kenapa alokasi dan realisasi anggaran pada UPTD Bapenda tidak merata pada program Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
“Dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sama, mengapa ada UPTD dialokasikan anggaran nol rupiah. Sementara ada yang mendapat ratusan, bahkan jutaan rupiah. Padahal kegiatan dengan tupoksi tersebut pasti dilaksanakan di setiap UPTD,” tegas Legislator dari Fraksi Golkar ini.
Bahkan ia mempertanyakan kepada tidak ada standar yang jelas. Agarnya nantinya semua berguna dan menjadi prioritas, bukan tidak jelas. Karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan secara mendesak untuk disalurkan.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2024 turun lapangan meninjau PT MSM, di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Jumat (2/5/2025) kemarin.
Berbagai temuan didapati Pansus LKPJ saat berada di lokasi tambang emas tersebut.
Anggota Pansus LKPJ, Henry Walukow menyampaikan bahwa pihak PT MSM mengakui belum adanya Amdal namun pihak perusahaan sudah melakukan eksplorasi.
“Projek explorasi yang di Tatelu Talawaan belum ada AMDAL sesuai penjelasan pak David sompie Presdir PT MSM. Butuh waktu 1 tahun lebih baru selesai,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).
Selain itu, kata dia, saat pantau lapangan, DAM tailing di PT MSM sudah hampir penuh.
“Harus disiapkan. Ini masalah serius,” kata Politisi Partai Demokrat dapil Minut-Bitung ini.
Ia juga mengingatkan agar pihak pemerintah siapkan inspektur tambang. Hal ini sangat penting untuk melakukan pengawasan ketat agar royalti yang diperoleh bisa sesuai dengan produksi.
“Soal royalti dan produksi, PT MSM mengatakan akan melaporkan kepada pansus. Tapi yang terpenting disini adalah pemerintah harus ada inspektur tambang untuk mengawasi produksi sehingga royalti yang diperoleh bisa sesuai,” tukas wakil rakyat yang dikenal tegas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat itu.
