manadosiana.net, MANADO – Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung terus menuai sorotan, terutama terkait tingginya ongkos politik yang memicu praktik transaksional. Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan ke DPRD (Pilkada tidak langsung) pun kembali mengemuka sebagai solusi efisiensi.
Pakar politik dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, menilai besarnya biaya kampanye hingga mahar politik dalam sistem langsung cenderung memunculkan kandidat bermodal besar, bukan yang berintegritas.
“Orang memilih itu bukan karena hati nurani, tapi berdasarkan transaksional-transaksional,” ujar Ferry dalam diskusi ‘Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada’ di Manado, Selasa (3/2/2026).
Menurut Ferry, Pilkada tidak langsung memiliki keunggulan nyata dari sisi teknis dan anggaran. Tanpa perlu kampanye masif ke akar rumput, beban biaya kandidat bisa ditekan drastis serta pemilihan hanya melibatkan anggota legislatif.
Ferry mengistilahkan biayanya hanya sebatas kertas dan kotak suara untuk puluhan pemilih di DPRD.
Pengendalian Biaya: Potensi politik uang di tingkat massa bisa diredam.
Namun, Ferry memberi catatan tebal: efisiensi ini tidak akan bermakna jika partai politik (parpol) tidak berbenah. Sebab, parpol adalah pintu masuk utama lahirnya pemimpin.
“Kalau di partai politik tidak melahirkan orang-orang terbaik, itu juga akan susah,” tegasnya.
Pandangan serupa datang dari pengamat kebijakan publik Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit), Apriles A. Mandome. Ia menekankan bahwa transisi sistem ini hanya akan berhasil jika ada kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah dan elite partai.
Apriles menyoroti dua masalah utama dalam rekrutmen partai yakni sistem Internal yang Lemah dan menjadi celah terjadinya mahar politik. Partai sering kali lebih melirik elektabilitas dan modal daripada integritas.
“Jika partai melakukan seleksi berbasis kapasitas, Pilkada melalui DPRD justru bisa menjadi mekanisme yang lebih terukur,” ungkap Apriles.
Di sisi lain, sosiolog dari Universitas Katolik De La Salle Manado, Valentino A. Limowa, mengingatkan agar beban kegagalan demokrasi tidak dilemparkan kepada rakyat.
Menurut Valentino, jika selama ini Pilkada dianggap karut-marut karena pemilih pragmatis, maka yang harus dievaluasi adalah lembaganya, bukan masyarakatnya.
“Bukan masyarakat yang harus dipersalahkan. Yang harus dibenahi adalah kelembagaan partai politik,” kata Valentino.
Dia menyimpulkan, apa pun sistem yang dipilih—langsung maupun tidak langsung—kualitas kepemimpinan nasional akan selalu bergantung pada konsistensi partai dalam membina kadernya dan melakukan edukasi politik secara berkelanjutan.
