manadosiana.net, MANADO – Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk mengamankan kualitas layanan pariwisata di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Di satu sisi, kenaikan kunjungan wisatawan memberikan optimisme, namun di sisi lain, kebutuhan anggaran mendesak untuk program prioritas belum terpenuhi.
Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Kartika Devi Tanos, secara terbuka menyampaikan harapannya agar DPRD Sulut dapat memberikan perhatian serius terhadap alokasi dana pariwisata.
”Kami memang dihadapkan pada keterbatasan akibat efisiensi anggaran. Namun, kami optimis potensi pariwisata Sulut tetap bisa digenjot asalkan program-program vital ini mendapat dukungan pendanaan yang memadai,” curhat Tanos di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulut, Jumat (31/10)2025).
Dalam rangka mewujudkan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, Tanos menyebutkan beberapa hal yang paling mendesak untuk dibahas di tingkat legislatif diantaranya anggaran revitalisas di lima destinasi milik Pemprov (termasuk Bukit Kasih dan Sumaru Endo) melalui Dinas PUPR. Tanos menyebut anggaran tahap pertama belum cukup untuk merevitalisasi secara keseluruhan.
”Kami memohon agar DPRD Sulut melalui lintas komisi diingatkan kembali agar dianggarkan kembali terkait revitalisasi tahap kedua di tahun 2026,” ujahya.
Revitalisasi ini penting demi menjamin kesiapan lima daerah hub utama turis (Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, dan Bitung) agar layanan yang diberikan tidak menimbulkan komplain dari wisatawan mancanegara
Kemudian adalah anggaran untuk sertifikasi SDM dan Promosi. Dia bilang bahwa salah satunya juga terkait keterbatasan anggaran sangat terasa pada sektor SDM dan promosi.
Karena di tahun ini, Dinas Pariwisata hanya mampu mensertifikasi 30 orang Pramusaji (Waiters). Padahal, sektor lain seperti Tour Guide dan Chef juga sangat membutuhkan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan standar layanan.
Sementara itu, kata dia, anggaran untuk promosi daerah, baik melalui media cetak maupun elektronik di dalam dan luar negeri, disebut tidak tersedia sama sekali untuk tahun 2026.
Selain itu, Devi juga menyoroti kebutuhan dana untuk memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku kuliner lokal serta penambahan SDM outsourcing di destinasi yang ramai dikunjungi seperti Bukit Kasih.
Tanos berharap Komisi IV DPRD dapat menyampaikan kebutuhan detail ini kepada Badan Anggaran (Banggar).
“Agar momentum kenaikan kunjungan wisatawan, yang terbukti dari data BPS per Agustus 2025, dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya lagi.
Komentar