MANADO – Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rhesa Waworuntu desak Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) tindak tegas oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Tomohon.
Sesuai laporan yang diterima personel Komisi IV, ada orang tua siswa baru melaporkan dimana ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum kepsek.
Dimana, bilamana tak membayar sumbangan tersebut, maka siswa mendapat ancaman dari Kepala Sekolah.
Menurut Rhesa, orang tua siswa membeberkan bahwa pada awal tahun ajaran, ada rapat (meeting) komite sekolah, pihak sekolah dan orang tua.
Pada rapat itu disampaikan bahwa ada sumbangan sukarela dari siswa yang dibayarkan per bulan dan dipilih nominal yang akan dibayarkan.
“Namun, pada saat rapat itu ada orang tua siswa menanyakan lagi apakah ini memang wajib dibayar? Karena setahu mereka sebagai orang tua, program OD-SK tidak ada pungutan apapun di SMA negeri,” kara Rhesa menceritakan laporan orang tua tersebut kepadanya.
Akan tetapi, lanjutnya, tetap diputuskan oleh pihak sekolah dan komite. Di awal tahun ajaran, beberapa orang tua sudah terlanjur memilih nominal mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000. Tapi akhirnya merasa berat. Karena hal ini wajib lunas ketika penerimaan raport.
“Bahkan aduan yang kami terima, waktu apel, kepala sekolah pernah mengatakan bahwa tidak bisa memilih jurusan jikalau tidak lunas,” ungkapnya.
Beberapa waktu lalu, ada sejumlah siswa yang sudah siap untuk ikut lomba olahraga. Sebagai orang tua, mereka sudah keluar biaya untuk keperluan anak-anak.
Tapi, pada saat akan ikut lomba,. kepsek melarang karena masih banyak siswa yang belum melunasi sumbangan tersebut.
“Sehingga anak anak gagal ikut lomba. Pada hal sudah banyak keluar biaya,” sesalnya.
Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi lV yang juga merupakan komisi membidangi pendidikan, politisi PDI Perjuangan ini merasa perlu untuk ada tindak lanjut atas laporan orang tua siswa tersebut.
“Ini peringatan. Sudah disampaikan bahwa sekolah itu jangan ada pungli” ucapnya.
“Ini memang sudah pernah jadi perhatian. Apa lagi ada ancaman di situ. Kalau tak bisa bayar, siswa tak bisa pilih jurusan dan sebagainya. Ini kan menghalangi siswa untuk berprestasi.
Bukannya mendukung supaya sekolah bisa maju, tapi kalau gaya kepsek seperti ini, menghambat anak-anak untuk berprestasi,” kata dia.
Dia menegaskan bahwa yang namanya sumbangan tidak jelas, apalagi terkesan memaksa dan mengancam, maka itu namanya pungli.
