MANADO – Komisi I DPRD Sulut sorot kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (Diskominfo) Sulut dalam RDP. Selain itu Komisi I mempertanyakan sejauh mana efektivitas kerja Diskominfo di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Anggota DPRD Sulut Muliadi Paputungan, pertanyakan kinerja
Hal itu terungkap saat kegiatan RDP dilaksanakan, Selasa (11/03) diruang Komisi I DPRD Sulut
Muliadi menegaskan bahwa, sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan dengan baik. Sehingga Ia mencermati bahwa beberapa program strategis di Diskominfo tampak belum berjalan secara optimal, terutama terkait dengan efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya kinerja Diskominfo di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Apakah semua program sudah mulai berjalan, atau masih ada kendala dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan efisiensi anggaran dan instruksi dari pemerintah pusat?” katanya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah sistem integrasi server antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, Diskominfo seharusnya memastikan bahwa seluruh sistem data pemerintahan sudah terhubung secara baik untuk mendukung transparansi dan efektivitas kerja pemerintah daerah.
“Kami ingin tahu apakah server Diskominfo sudah terintegrasi dengan dinas-dinas lain, misalnya BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Apakah data yang ada bisa langsung diakses oleh Gubernur sebagai kepala daerah? Atau masih ada kendala dalam proses integrasi ini?” katanya.
Muliadi juga menyoroti keberadaan sistem bernama CAD, yang disebut memiliki peran dalam sistem informasi pemerintahan. Ia meminta kejelasan apakah program tersebut merupakan produk lokal atau telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian.
“Saat kami melakukan kunjungan ke Kementerian, mereka menyampaikan bahwa setiap OPD di daerah seharusnya sudah memiliki server yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dari kepala daerah serta memastikan semua laporan kerja dan anggaran bisa dipantau secara real-time,” pungkasnya
Komentar