Manadosiana.net, MANADO – Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen mengatakan, masalah pemecah ombak ini sering menjadi blunder di lapangan, serta dinilai menguras anggaran pembelanjaan negara. Untuk itu, Menurut Silangen pemerintah mengganti program tersebut dengan penanaman pohon seperti bakau.
Usulan terkait penanaman Pohon Bakau itu sebelumnya telah disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, saat sosialisasi penginputan pokok-pokok pikiran DPRD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (31/3), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.
Saat itu Tuuk menjelaskan, penanaman Pohon Bakau sangatlah penting, mengingat bahwa, Wilayah panjang pantai di Indonesia menurutnya terdapat 95.181 kilometer untuk 14. 491 pulau, sehingga dapat membantu terjadinya hal-hal yang serius, seperti abrasi pantai.
“Jadi ini masukkan juga terhadap Bappeda. Titipan masukkan bahwa dengan 95.181 kilometer panjang pantai ini dan 14.491 pulau, tidak cukup ini dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Membutuhkan berapa puluh tahun,” katanya.
Untuk itu, Tuuk mendorong Bappeda Sulut, untuk menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten supaya mereka mesti menanam pohon bakau. Karena menurut Silangen, Karena kata Tuuk, dengan adanya Pohon Bakau itu sebagai pemecah ombak yang alami.
“Semua meminta pemecah ombak. Kenapa mesti pemecah ombak, karena uang di dalamnya. Saya juga bertanya kepada masyarakat, kenapa tidak memanfaatkan dana desa untuk menanam bakau, mereka pun tak bisa menjelaskan,” katanya.
Menurut Tuuk, kualitas terbaik tanaman bakau, ada di Desa Komus, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), didominasi warga pendatang yakni Sangihe, yang selalu menjaga pantainya lewat pemecah ombak Bakau.
“Itu akan jadi hutan bakau terbaik menurut saya di Sulut. Jadi itu yang saya ingin sampaikan,” ucap Tuuk.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen mengatakan sangat mendukung apa yang diusulkan Jems Tuuk. Karena kata SIlangen, alud pemecah ombak dari semen akan menguras dana APBN. Akan tetapi, Silangen bilang, perencanaan itu harus sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-undang yang ada.
Silangen pun mencontohkan deperti yang terjadi di Surabaya. Di Surabaya, kata Silangen, kebijakan Menteri Sosial (Mensos) yang dulunya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memanfaatkan pohon Cemara Udang untuk mengatasi abrasi pantai.
“Di setiap pantai itu di Surabaya dia tanam cemara udang. Dia lebih kuat jauh dari bakau. Ke depan kalau bisa datang di Jakarta dan usulkan bibit ini,” kata politisi PDIP ini.
Dengan adanya tanaman itu, kata Silangen akan kuat menahan Tsunami sekalipun.
“Dan sudah terbukti. Tsunami sekalipun, ada daerah di Thailand, tidak terjadi kerusakan yang hebat. Ombaknya tertahan di depan. Biaya itu kan lebih murah dibanding bangun pemecah ombak. Menyiapkan semua bibit dulu, kalau sudah ada bibit semua daerah (di Sulut, red) akan bersemangat,” pungkas Silangen.
