manadosiana.net, MANADO – Dewan Perwakilan Sulawesi Utara (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI Prabowo Subianto. Paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua Eugenia Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.SE dan Wakil Gubernur DR J Viktor Mailangkay.SH.MH.
Presiden RI dalam sambutannya mengatakan, hari ini 299 hari yang lalu, saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR, di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia, dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama Wakil Presiden saya Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang khidmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakilwakil rakyat untuk menyampaikan laporan kerja Pemerintahan yang saya pimpin dan LembagaLembaga Negara.
Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat.
Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana, ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya: How did you do it? How did Indonesia manage? Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk. Demokrasi yang mempersatukan; bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling makimemaki, saling menghujat. Bukan demokrasi yang saling membenci.
“Inilah yang harus kita pegang teguh: Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya mikul dhuwur mendem jero, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepo seliro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso,” katanya.
Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan. Perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia: Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan korup secaraabsolut.
Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita; Ada di setiap institusi dan organisasi Pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin Pemerintahaneksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan Pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakilwakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita – agar kita bisa perbaiki kekurangankekurangan tersebut.
“Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan Pemerintah,” katanya.
Itulah sebabnya, pada awal tahun 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun uang, Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya, anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bancakan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak.
“Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas Pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang,”. katanya.
Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal.
Karena itu, saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang, dan generasi mendatang.
“Terus terang, saya katakan di sini, di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Haji Agus Salim; tokoh-tokoh Generasi 45, yaitu rancang bangun, blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan, yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan,” katanya.
Presiden minta minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orangorang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun? Apakah jenderal dari TNI atau dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat. Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian.
“Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, Saudara tahu keadaan yang sebenarnya, Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior jangan macam-macam. Kalau rakyat yang melakukan penambangan, kita fasilitasi bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, tetapi jangan menggunakan alasan rakyat, ternyata menyelundupkan ratusan triliun,” katanya.Lebih lanjut Presiden mengatakan, dirinya percaya dan saya yakin bahwa dengan kitabersatu, dengan kita bergotong royong, dengankita mencapai demokrasi sesuai dengan budaya kita, ekonomi sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, insya Allah Indonesia akan semakin kuat, semakin sejahtera. Kita memiliki beberapa tonggak sebagai tema kita, bersatu berdaulat rakyat sejahtera. Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera, saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka. Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah.
“Terima kasih. Kita butuh koreksi kita butuh pengawasan. Kita butuh kritik walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga, tapi gak ada masalah. Jangan berhenti kritik. Saya juga minta dari koalisi kita, tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa,” kata Presiden kembali.
Komentar