Penulis: Febry Kodongan
manadosiana.net, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen strategis ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Cengkeh, Manado, Kamis, 23 April 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, didampingi dua Wakil Ketua, Royke Anter dan Michaela Elsiana Paruntu. Dari pihak eksekutif, hadir Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rekomendasi LKPJ yang diserahkan legislatif merupakan kristalisasi dari hasil kerja alat kelengkapan dewan (AKD) dalam membedah capaian kinerja pemerintah sepanjang tahun lalu. Dokumen ini memuat sejumlah catatan kritis yang diharapkan menjadi kompas bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Rekomendasi ini adalah catatan strategis agar efektivitas penggunaan anggaran pada sisa tahun berjalan dapat lebih maksimal,” tulis poin utama dalam laporan tersebut.
Selain agenda LKPJ, paripurna kali ini menjadi momen transisi administratif penting bagi parlemen Sulawesi Utara. Agenda tersebut merangkum tiga poin utama:
Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2026.
Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026.
Penyampaian Laporan Kinerja dan Reses Anggota DPRD.
Dalam laporannya, DPRD turut memaparkan hasil reses yang menghimpun berbagai aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota. Aspirasi ini ditekankan untuk segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar sinkron dengan program pembangunan daerah.
Ketua DPRD, Fransiskus Andi Silangen, memastikan fungsi pengawasan akan tetap berjalan ketat memasuki masa persidangan yang baru. Hal ini dipertegas dengan penyampaian laporan kinerja AKD yang memaparkan hasil kerja komisi-komisi selama beberapa bulan terakhir.
Turut hadir dalam rapat tersebut Plh Sekprov Sulut Denny Mangala beserta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara. Jalannya rapat berlangsung tertib, menandai dimulainya babak baru pengawasan legislatif untuk periode kerja selanjutnya.
Komentar