Minahasa, ManadoSiana — Polemik dugaan pemberhentian pekerja lokal kembali mencuat di lokasi pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Sejumlah masyarakat asli kampung mengaku kecewa karena diduga tidak lagi diberikan kesempatan bekerja di proyek tersebut.
Keluhan itu disampaikan beberapa warga yang sebelumnya bekerja sebagai tukang dan buruh di lokasi pembangunan. Mereka menilai ada perlakuan tidak adil dari oknum pengawas proyek yang diduga lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibanding masyarakat setempat.
Salah satu warga yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja Dio, mengaku kecewa dengan sikap salah satu pengawas proyek yang diduga memberhentikan pekerja lokal secara sepihak.
Menurut Dio, dirinya bersama sejumlah rekan telah bekerja selama kurang lebih tiga minggu dengan upah Rp160 ribu per hari. Namun memasuki minggu keempat, upah pekerja disebut mengalami pengurangan cukup signifikan.
Awalnya kami bekerja dengan gaji Rp160 ribu per hari sebagai tukang. Tapi kemudian diturunkan menjadi Rp130 ribu. Itu yang membuat pekerja kecewa dan sempat terjadi adu mulut di lokasi proyek ungkapnya.
Ia juga mengaku mendengar pernyataan yang diduga disampaikan oleh oknum pengawas proyek bahwa masyarakat kampung tidak akan diberikan akses bekerja dalam pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Pernyataan itu memicu kekecewaan warga karena mereka merasa proyek yang berdiri di wilayah mereka seharusnya juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Padahal masyarakat kampung juga punya kemampuan bekerja. Sangat disayangkan kalau justru lebih banyak pekerja dari luar Sulawesi yang dipakai tambahnya.
Situasi tersebut mulai menjadi perhatian berbagai organisasi dan elemen masyarakat di Kecamatan Remboken. Mereka mempertanyakan dugaan intimidasi terhadap pekerja lokal serta meminta adanya keterbukaan dari pihak pelaksana proyek.
Warga menilai program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat di bawah Presiden RI Prabowo Subianto sejatinya memiliki tujuan baik untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun mereka menyayangkan jika dalam pelaksanaannya justru muncul dugaan ketidakadilan terhadap masyarakat lokal yang berharap memperoleh pekerjaan di daerah sendiri.
Programnya sangat bagus untuk rakyat. Tapi jangan sampai masyarakat asli kampung malah tidak diperhatikan ujar salah satu tokoh masyarakat Remboken.
Masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kecamatan Remboken, serta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengawasi proses pembangunan proyek tersebut agar tidak terjadi persoalan yang merugikan warga setempat.
Selain itu, warga berharap aspirasi masyarakat dari 11 desa di Kecamatan Remboken dapat didengar dan ditindaklanjuti secara serius demi menjaga kondusivitas di tengah pembangunan proyek nasional tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengawas proyek yang diduga bernama Ija belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan yang disampaikan sejumlah pekerja lokal.(Andreano)
Komentar