MANADOSIANA.NET, MINAHASA – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (4/3/2026).
Rakor ini turut dihadiri perwakilan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Utara, Jeksen Lonteng, SIP, MAP. Hadir pula sejumlah pejabat eselon II, direktur RSUD Samratulangi, para Kabag, hingga jajaran Camat se-Kabupaten Minahasa.
Dalam arahannya, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa penyusunan LKPJ dan LPPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Hari ini kita bersama-sama melaksanakan salah satu tanggung jawab sebagai ASN, yakni menuntaskan penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2025. Dokumen ini bersifat wajib bagi setiap pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kedua dokumen ini memiliki tenggat waktu penyampaian yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi kunci utama dalam proses penyusunannya.
Pahami Perbedaan LPPD dan LKPJ
Lebih lanjut, Lynda memaparkan perbedaan mendasar antara kedua dokumen tersebut agar perangkat daerah tidak keliru dalam menyiapkan data:
LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah): Disusun oleh Bupati dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban): Merupakan laporan Bupati kepada DPRD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Penyesuaian Indikator dan Sinergi Antar OPD
Sekda juga mengingatkan bahwa indikator dan parameter penilaian terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Laporan yang disusun harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan dokumen strategis lainnya.
Lynda berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dan melengkapi data secara komprehensif.
“Kita ingin tata kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” tutupnya. (*/Andreano)
Komentar