Manadosiana.net, MANADO – Komisi IV DPRD Sulut telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) membahas terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur 2024 dengan sejumlah Mitra Kerja. Pembahasan yang berlangsung krusial tersebut dilaksanakan di Ruang Paripurna selama dua hari yakni 24 sampai 25 April 2025.
Dalam pembahasan itu juga Pansus yang diketuaioleh H. Amir Liputo, mendengarkan serta memberi sejumlah pertanyaan terkait realisasi program anggaran dari 12 OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak, Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah dan Biro Kesejahteraan Rakyat.
” Di Rumah Sakit Noongan salah satu ruangan untuk CT Scan, peralatannya sangat bagus masih baru tetapi tidak bisa digunakan karena listriknya tidak mampu, jadi harus ada upaya dari kita untuk memperbaiki itu, “ucap Anggota Pansus, Lucky Schramm saat menyoroti kondisi beberapa rumah sakit daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya Rumah Sakit Noongan yang memerlukan perhatian khusus untuk segera dilakukan pembenahan bagi layanan kesehatan masyarakat, pada rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2024 bersama jajaran Dinas Kesehatan Sulut Selasa.(22/4/2025).
Fraksi Gerindra DPRD Sulut ini juga mengatakan, kondisi rumah sakit yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Kerajaan Belanda 1934 ini terlihat horor karena kurangnya penerangan yang ada. Selain itu Schramm kinerja kini.
Menurutnya Gedung Museum Negeri Manado sebagai aset penting pemerintah provinsi yang seharusnya memberikan manfaat untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun bagi para turis tentang kondisi, sejarah serta potensi Sulawesi Utara melalui koleksi yang dimiliki.
Adapun yang di sorot Anggota Pansus, Dea Lumenta SE. dalam kesempatan itu, dirinya mengingatkan teruntuk Dinas Pariwisata Sulut yang dipimpin Kartika Devi Tanos, dimana Pendapatan Asli Daerah(PAD) pariwisata hanya dibawah standar tak mencapai 50 persen.
Dhea mengatakan, dampak PAD berkurang dikarenakan tak maksimal pengelolaan tempat wisata, belum lagi penerapan tarif retribusi sesuai Perda baru sebesar Rp10.000 ditambah jumlah wisatawan berkunjung ke Sulut masih rendah.
Disisi lain Dinas pendidikan provinsi sulut tak luput dari perhatian anggota pansus Feramitha Mokodompit yng meminta penjelasan soal beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
Dikatakanya, dimana program PIP itu ada dua jalur. Pertama melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan yang kedua jalur regular dari pemerintah provinsi (Pemprov).
“Sebagai Anggota DPRD, saya juga sempat merekomendasikan untuk konstituen-komstituen agar di berikan kuota untuk PIP, terutama bagi keluarga kurang mampu di BMR masih banyak “ucap legislator Sulut asal Bolang Mongondow Raya (BMR) ini.
Selain itu, Dea juga mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) agar program PIP lebih di perbanyak di sekolah-sekolah minim bantuan dan sentuhan dari pemerintah bisa lebih di tingkatkan.
Saat ini pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Sulut 2024 sudah selesai dibahas, masuk pada tahap peninjauan ke lokasi oleh Pansus.
Jadi, tak hanya dibahas di kantor DPRD saja, melainkan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi-lokasi yang menjadi pokok pembahasan atau yang mendapat atensi dari Pansus. (Advertorial)
Komentar