MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian dan Penjelasan Gubernur atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Senin (22/7/2024), dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andy Silangen SpB-KBD, didampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit, Dr Victor Mailangkay SH MH dan Billy Lombok SH MAP.
Dihadiri juga oleh Gubernur Olly Dondokambey SE, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw dan jajaran Pemprov Sulut, serta sejumlah Anggota DPRD Sulut.
Dalam sambutannya, Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas sinergitas dan komitmen sebagaimana telah ditunjukkan selama ini, dalam menyusun, membahas, mengimplementasikan dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan pemerintah provinsi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Termasuk dalam setiap penyusunan KUA-PPAS APBD yang dilaksanakan dan bahas setiap tahun, berjalan untuk menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun berikutnya.
“Tahapan ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai pedoman bersama dalam berbagai hal, baik itu kebijakan umum atas APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pedoman dalam mengarahkan sumber daya fiskal untuk mencapai target-target pembangunan, bahkan sebagai instrumen untuk menunjukkan prioritas pembangunan yang transparan dan akuntabel dalam satu tahun anggaran,” ujarnya.
Untuk itu, Gubernur Olly berharap agar pemerintah dapat mengambil peran yang optimal dalam setiap pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2025.
“Orientasinya tentu demi kelancaran pembangunan tahun 2025 sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Utara,” katanya.
Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lanjut Gubernur Olly, untuk mewujudkan tema ini maka kebijakan prioritas pembangunan diarahkan pada tiga aspek utama.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
Kedua, pembangunan infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta reformasi pengelolaan sampah.
Ketiga, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan.
Komentar