manadosiana.net, MANADO – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 di Gedung DPRD Sulut, Senin, 13 April 2026, berlangsung hangat. Sorotan utama tertuju pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KIPS) terkait ketimpangan akses digital di Bumi Nyiur Melambai.
Anggota Pansus LKPJ, Angelia Wenas, mengkritik keras realitas di lapangan yang dianggapnya kontras dengan narasi kemajuan teknologi saat ini. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berbicara jauh soal kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) jika infrastruktur dasar seperti jaringan internet belum merata.
“Kita bicara AI dan perkembangan teknologi, tapi semua itu bermula dari ketersediaan jaringan. Sayang jika generasi muda kita yang harusnya melek internet justru terkendala konektivitas,” ujar Angelia di Ruang Paripurna DPRD Sulut.
Rapor Merah di Boltim
Politikus Partai Demokrat ini membeberkan temuannya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Meski mengapresiasi bantuan infrastruktur dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, ia mencatat masih ada tiga desa di daerah pemilihannya yang terisolasi secara digital alias blank spot.
Ketiga wilayah tersebut adalah:
Desa Jiko Blanga
Desa Bukaka
Desa Kokapoi
Angelia mendesak Dinas KIPS Sulut tidak hanya berpangku tangan pada proyek pusat, tetapi lebih proaktif menggandeng penyedia layanan (provider) swasta untuk mempercepat penetrasi jaringan ke wilayah pelosok.
Andalkan Starlink dan Balai Monitor
Menanggapi kririk tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas KIPS Sulut, Zainudin Hilimi, mengakui bahwa pemerataan jaringan masih menghadapi tantangan geografis yang berat. Sebagai solusi jangka pendek, pihaknya mulai memanfaatkan teknologi satelit orbit rendah.
“Untuk beberapa wilayah memang sudah menggunakan Starlink. Kami juga terus berkomunikasi dengan Balai Monitor Komdigi untuk memfasilitasi kebutuhan internet di desa-desa yang belum terjangkau,” kata Zainudin.
Dinas KIPS berjanji akan menjadikan temuan Pansus ini sebagai bahan evaluasi anggaran dan kebijakan teknis guna memastikan transformasi digital di Sulawesi Utara tidak meninggalkan masyarakat di wilayah terpencil.
