manadosiana.net, MITRA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan Minahasa-Mitra, Capt. Remly Kandoli, M.Mar, baru saja menyelesaikan agenda Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2025. Kegiatan penyerapan aspirasi ini dilaksanakan pada Minggu, 30 November 2025, di White House, Kelurahan Nataan, Ratahan.
Acara yang berlangsung dari pukul 15.00 hingga 16.30 WITA ini dihadiri oleh 352 orang peserta, menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan usulan pembangunan.
Dalam sesi dialog dan tanya jawab, isu infrastruktur dan pertanian mendominasi daftar aspirasi yang disampaikan oleh warga diantaranya:
1. Mendesak perbaikan jalan berlubang sepanjang 2 meter di Lingkungan 1, Kelurahan Lowu Utara.
2.Permintaan pembangunan jalan paving block di Lingkungan 3, Kelurahan Lowu Utara.
3. Permintaan bantuan pupuk padi yang sangat dibutuhkan oleh kelompok tani setempat.
“Maksud dan tujuan reses ini adalah untuk menjemput langsung aspirasi masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan riil di lapangan, dan membawa suara ini ke pusat pengambilan keputusan di tingkat provinsi,” ujar Remly.
Menanggapi keluhan dari masyarakat saat Reses, Dia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang masuk. Kakak Kandung Bupati Minahasa Tenggara ini juga sempat menyampaikan informasi terbaru mengenai program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulut yang sedang berjalan, terutama yang berkaitan dengan bantuan pembangunan infrastruktur.
”Semua aspirasi yang disampaikan hari ini, terutama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, akan kami tindaklanjuti. Poin-poin ini akan kami sampaikan dalam Rapat Paripurna kepada Gubernur, dan nantinya akan tertuang dalam Pokok-Pokiran (Pokir) DPRD dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), serta menjadi bahan masukan utama dalam pembahasan anggaran DPRD,” jelasnya.
Kegiatan reses ini ditutup dengan harapan bahwa usulan warga Minahasa-Mitra dapat segera terealisasi melalui kerja sama antara legislatif dan eksekutif provinsi.
