manadosiana.net, MELONGUANE – Ratusan Kepala Desa bersama Aparat Desa di Kepulauan Talaud, Senin (4/11/2024), menggelar aksi demo di Kantor Bupati setempat. Aksi itu mendapat apresiasi Bupati Kepulauan Talaud, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgm.
Menurut Bupati, aksi demo tersebut merupakan bagian dari demokrasi dan bagian dari menyuarakan hak-hak kita.
Aksi yang dilakukan ratusan kepala desa serta perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah seluruh Desa se Kabupaten Kepulauan Talaud di kawal ketat Polres Kepulauan Talaud.
Kodim 1312.Talaud serta Lanal Melonguane di terima langsung oleh Penjabat Bupati Kepulauan Talaud Fransiscus Engelbert Manumpil yang turut menghadirkan pejabat instansi terkait.
Muliyadi Maratade, dalam orasinya Menyuarakan maksudna dan tujuan demo adalah terkait gaji yang telah berbulan-bulan yang merupakan hak dari para Kades dan Aparat Desat yang belum dibayar oleh Pemerintah
“Kami sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selama sembilan bulan tetapi sampai dengan saat ini kami tidak di bayarkan hak kami yakni gaji,” teriak muliyadi yang merupakan Kepala Desa ini.
Padahal. Lanjut dia bilang, sangat miris tugas mulia kepala desa di Ke pulauan Talaud yang turut menjaga tapal batas ( NKRI) tetapi ke sejahteraannya tidak di perhatikan.
Untuk itu, dia mewakili Kepala dan Aparat Desa yang hadir dalam demo ini memohon agar Penjabat Bupati saat ini, bisa menjadi penyelamat.
“Tolonglah kami pak PJ Bupati. Itu adalah hal kami. Kami bekerja sudah sesuai tupoksi. Kami merah putih pak. Kami sudah berkeluarga. Kasihan anak istri, suami kami. Mereka mau makan apa. Tolonglah kami. Kami harap anda akan jadi penyelamat kami,” keluhnya.
Menanggapi itu. Pj Bupati menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan kinerja bupati sebelumnya, Elly Engelbert Lasut yang tidak membayarkan penghasilan tetap dan operasional pemerintah desa yang telah dianggarkan melalui dana desa.
Padahal, lanjut Bupati bilang alokasi dana desa itu di anggarkan selama satu tahun dan Siltap dan operasional pemerintah desa adalah belanja wajib mengikat yang harus di bayarkan secara rutin.
“Sangat tidak manusiawi kalau kita tidak menerima gaji berulang-ulang akan sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu,” ucap Bupati.
