Pimpinan DPRD Sulut Singgung Masalah Cengkih, Minta Pemerintah Selesaikan

NEWS155 Dilihat

MANADO – Wakil ketua DPRD Sulut, Billy Lombok meminta agar pemerintah berpihak kepada rakyat terkait harga cengkih di Sulut yang kian merosot.

Hal ini disampaikan Billy, saat rapat pembahasan KUA dan PPAS AOBD 2025, antar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Selasa (30/07/2024).

“Strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka melihat harga komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Utara,” teriak Billy.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, sejumlah petani cengkih pun kini mengungkap kekecewaannya dengan melakukan penebangan pohon cengkih akibat harga yang anjlok di musim panen.

“Ini pohon cengkih sudah ada yang mulai di potong. Padahal, jika harganya bagus, kan bisa terbaca di mana bisa meningkatkan pada pajak daerah,” katanya.

Perdebatan pun terjadi ketikan permintaan sikap pemerintah Provinsi Sulut terhadap anjloknya harga komoditas cengkih tersebut untuk kesejahteraan petani cengkih mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan oleh pihak eksekutif.

Billy sebagai penasehat Fraksi partai Demokrat itu pun terus melancarkan sejumlah pertanyaan kepada kepala dinas Bappeda Sulut untuk mendapatkan sikap dan solusi terhadap anjloknya harga cengkih di Sulut.

“Apakah pemerintah bisa menangani hal ini mungkin dengan disubsidi atau tidak,” tanya Billy.

Disamping itu Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Elvira Katuuk pun berbicara tentang program produk unggulan cengkih yang akan di tata pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut.

“Kalau kami melihat dari program prioritas pembangunan tahun 2025, nanti akan dijabarkan dalam sub kegiatan dari program perdagangan dan program perdagangan luar negeri, yang ada di dinas perdagangan dan perindustrian, sebagai bagian hilirisasi dari produk unggulan yang ada di Dinas perkebunan dalam hal ini untuk produk unggulan cengkih,” jelas Elvira.