manadosiana.net, MANADO – Pimpinan dan pengurus Partai Demokrat di Sulawesi Utara (Sulut) melakukan audiens dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Kementerian Hukum HAM (Kemenkumham) Sulut di Manado. Rombongan yang di pimpin langsung Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Bastiaan, untuk menyerahkan dokumen kepengurusan Partai Demokrat yang sah, Jumat (12/3/2021).
“Kedatangan kami dari Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara dan sejumlah pengurus DPC ini, intinya adalah menyampaikan keberatan kami terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, karena menurut kami, KLB itu inkonstitusional, tidak legal dan mencederai demokrasi, bahkan meruntuhkan supremasi hukum,” ujar Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan.
Ditegaskannya bahwa Partai Demokrat yang sah hanyalah yang di pimpin oleh AHY. menurutnya, Partai Demokrat yang di pimpin oleh AHY adalah yang sah oleh negara, sesuai AD/ART.
“Tiba-tiba ada KLB itu mekanisme yang salah. KLB bisa dilakukan harus ada persetujuan majelis tinggi, kemudian dihadiri 2/3 dari DPD provinsi dan setengahnya dari DPC, itu berarti AD/ART kita secara hukum mengikat internal Demokrat, kemudian AD/ART kita disahkan oleh negara. Jadi instrumen ini yang harus digunakan,” tegas Mor.
Koordinator Bidang BPOKK DPD Demokrat Sulut Henry Walukow menambahkan, bahwa maksud kunjungan tadi adalah membawa berkas keabsahan partai Demokrat Sulut, lengkap dengan pengurus-pengurus DPC yang sah.
“Contohnya tadi di KPU Sulut, mereka masih mengakui kepengurusan Demokrat yang sah versi Torang, karena memang masih Torang yang terdaftar di Menkumham. Cuma menyikapi isu-isu KLB, makanya kita hanya mempertegas disisi keabsahan partai Demokrat sesuai juga perintah dari DPP,” Jelas Anggota DPRD Sulut itu.
Diketahui, kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan di dampingi Sekretaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok, Koordinator Bidang BPOKK DPD Demokrat Sulut Henry Walukow dan pengurus DPD dan DPC Kabupaten/kota.
