manadosiana.net, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomedasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020, Selasa (11/5/2021).
Paripurna yang dilaksanakan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay, dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Steven Kandouw.
Dalam sambutan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rocky Wowor mengatakan, menjawab penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur sulawesi utara tahun 2020 dalam rapat paripurna dprd pada tanggal 29 maret 2021, DPRD Provinsi Sulawesi Utara merespons positif dengan membentuk panitia khusus dprd dan output yang dihasilkan adalah rekomendasi
berupa saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang bertitik tolak dari visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun
2016-2021, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020 serta hasil capaian kinerja pemerintah daerah selang tahun anggaran 2020.
Adapun susunan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus
dprd selengkapnya sebagai berikut :
- Pimpinan DPRD koordinator
- Rocky Wowor ketua
- Nick A. Lomban, wakil ketua
- Raski A. Mokodompit, sekretaris
- dra. Ponny Paat anggota
- Sandra Rondonuwu, STh, anggota
- Melisa Gerungan anggota
- Ir. Herry Rotinsulu anggota
- Agustien Ludya Kambey anggota
- Hilam Firmansyah idrus anggota
- Stela Runtuwene, amd, anggota
- Braien Waworuntu, anggota
- Priscilla Cindy Wurangian, mba anggota
- Ronald Sampel anggota
- Sjenny F. Kalangi, se anggota
- hi. Amir Liputo, sh anggota
Adapun metode pendekatan penilaian dan mekanisme pembahasan, lanjut Rocky mengatakan adalah metode yang digunakan oleh panitia khusus, adalah metode pendekatan kelembagaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja program/kegiatan dengan realisasi yang dicapai oleh perangkat daerah yang bersangkutan, dan untuk menilai apakah realisasi atau capaian kinerja program tersebut telah dilaksanakan secara efisien.
Mekanisme Pembahasan Panitia Khusus diantaranya.
- pansus diberi waktu pembahasan dari tanggal 29 maret sampai
dengan 11 mei 2021 atau selama 30 hari kerja dengan
memperhatikan protokol kesehatan covid-19
- rapat internal panitia khusus dilaksanakan tanggal 20 april
2021;
- rapat kerja panitia khusus yang dihadiri oleh pimpinan dan
anggota pansus bersama pemerintah daerah, yaitu
menghadirkan seluruh perangkat daerah provinsi sulawesi
utara, yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 27 april 2021;
- melakukan check on the spot ke kabupaten dan kota di
provinsi Sulawesi Utara;
- finalisasi terhadap laporan panitia khusus dprd, yang
dilaksanakan pada hari senin 10 mei 2021;
- rapat paripurna dprd dalam rangka penetapan hasil
pembahasan lkpj gubernur sulawesi utara tahun 2020 pada
hari ini selasa, 11 mei 2021 dimana tahap ini memasuki tahap
akhir pembahasan dengan agenda pengambilan keputusan
terhadap rancangan keputusan dprd provinsi sulawesi utara
tentang catatan dan rekomendasi dewan perwakilan rakyat
daerah daerah provinsi sulawesi utara terhadap laporan
keterangan pertanggungjawaban gubernur sulawesi utara
tahun 2020.
iii. pembahasan/hasil pembahasan
berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus dprd bersama
pemerintah daerah provinsi sulawesi utara, perkenankan kami
menyampaikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan
tugas pembantuan dan penugasan, sebagai berikut :
- kebijakan umum pemerintahan daerah
persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat adalah terselenggaranya good governance, yang
sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur
sulawesi utara, bapak olly dondokambey, se dan bapak
drs. Steven O. E. Kandouw yaitu “terwujudnya sulawesi
utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik,
serta berkepribadian dalam budaya”.
terkait dengan kebijakan umum pemerintahan daerah, covid-19 di
tahun 2020, berdampak pada seluruh aspek, terutama aspek sosial
dan ekonomi. kebijakan social distancing dan anjuran work
from home yang diambil pemerintah indonesia untuk mengurangi
penyebaran covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara
lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur,
keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya menghentikan
aktivitasnya sementara yang berimplikasi terhadap pemerintahan
daerah. tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada
perekonomian negara dan daerah baik itu dalam skala makro
maupun mikro.
oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah
antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sulawesi
utara dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19 ini.
panitia khusus dprd menyadari, langkah utama yang sudah
dilakukan pemerintah daerah provinsi sulawesi utara di tahun
2020 adalah menjalankan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan
keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk
penanganan pandemi covid-19.
perppu ini menjadi landasan pelaksanaan kebijakan pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan
tertentu atau “refocusing” di tahun 2020 oleh pemerintah
provinsi sulawesi utara. penyesuaian anggaran pemerintah,
yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan
pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan masalah ini.
untuk kebijakan pemerintahan umum daerah di tahun 2020, pansus
memberikan catatan, saran dan rekomendasi, sebagai berikut :
- pelaksanaan refocusing dan realokasi dana apbd yang
dijadikan sebagai upaya dalam menanggulangi pandemi covid-19
sudah tepat sesuai dengan kebutuhan daerah dalam
menanggulangi dampak yang terjadi akibat covid-19, dimana
dimasa pandemi covid-19 pemerintahan od-sk mampu
meningkatkan gairah masyarakat dalam sektor pertanian,
peternakan, perikanan dan industri kecil menengah bahkan
mampu membangun fasilitas kesehatan yang cukup megah
diantaranya pembangunan rsud provinsi sulawesi utara dan
rumah sakit mata provinsi.
- melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun berjalan dan
tahun berikutnya terhadap anggaran apbd tahun 2020 yang
mengalami perubahan akibat proses refocusing . dengan
tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang bersifat
prioritas serta kesesuaian dengan arah dan kebijakan yang
berlaku saat ini.
- selektif dan selalu berinovasi dalam membuat programprogram kerjanya secara terukur, agar pencapaian wtp tahun
2020 yang diberikan oleh bpk-ri untuk pemerintah provinsi
sulawesi utara dapat dipertahankan untuk tahun-tahun
selanjutnya.
- pemerintah provinsi sulawesi utara untuk fokus dalam sektor
kesehatan, pendidikan, usaha mikro kecil menengah, perikanan
pertanian dan peternakan, dimana sektor ini sangat
berhubungan langsung dengan pelayanan dan pengembangan
kesejahteraan masyarakat, terutama dalam masa pandemi
covid-19.
- dalam pengembangan sektor pertanian, pansus menyarankan
agar dapat dibuat perda kawasan sentra produksi
holtikultura sulawesi utara modasi (modoindingmoat-passi), juga untuk menunjang sektor perikanan dan
kelautan agar daerah kepulauan nusa utara dapat dijadikan
sentra produksi perikanan sulawesi utara. dimana pansus
menilai dalam masa pendemi covid-19 sektor-sektor ini
mampu meningkatkan perekonomian sulawesi utara.
- terkat pengembangan pariwisata di sulawesi utara pansus
mendesak agar kiranya pemerintah provinsi mepercepat
ranperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata.
- dinas-dinas terkait agar tetap berkoordinasi dalam
mempersiapkan grand design kek pariwisata likupang.
- kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah
pansus memberikan saran, catatan dan rekomendasi sebagai
berikut :
- memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi
kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, dikarenakan
pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber
pendapatan terbesar yang diterima pemerintah provinsi
sulawesi utara, dengan menciptakan inovasi, meningkatkan
pelayanan dalam samsat online, samsat keliling dan
penambahan gerai pelayanan di semua kantor kas bsg di
sulawesi utara.
- memaksimalkan potensi pajak yang belum maksimal, dimana
dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, seperti
badan usaha milik daerah perlu digenjot untuk mampu
memberikan pendapatan.
- fokus merencanakan pembangunan sektor-sektor unggulan,
seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, umkm dan
pariwisata untuk mendongkrak pendapatan daerah.
- dengan adanya silpa, harapannya silpa yang tersebut dapat
dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang
langsung berhubungan dengan masyarakat.
- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
- urusan wajib
- pendidikan
- dinas terkait agar mampu menyajikan dokumen design untuk
pendidikan, agar pendidikan sulawesi utara berdaya saing
dan semakin berkembang dengan mengalokasikan 20% dana
apbd untuk pendidikan diluar belanja pegawai serta
memperhatikan kesejahteraan guru, kualitas guru dan
pemberian tunjangan kinerja daerah kepada guru terutama
untuk tenaga pendidik yang ada di kepulauan nusa utara.
- pansus mengaharapkan agar sarana dan prasarana
pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah,
misalnya akses jalan sekolah, toilet dan pagar keliling di
smk katolik santa familia tomohon, sma negeri i modoinding,
smk negeri 1 sinonsayang, smk negeri 1 tumpaan dan sma/smk
talawaan serta fasilitas dan kesejahteraan di sekolah luar
biasa finjili pulau lembeh bitung.
- dalam rangka mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak
yang berkebutuahn khusus dan disabilitas, maka dinas
terkait perlu melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik
yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus dan
disabilitas yang ada di sekolah luar biasa.
- guna meningkatkan pendidikan di sulawesi utara, pansus
merekomendasikan agar pemerintah provinsi sulawesi utara
dapat membangun sekolah menengah atas (sma) di bunaken
darat dan berkoordinasi dengan pemerintah kota manado
untuk pembangunan sekolah menengah pertama (smp), dimana
pembangunan sma dan smp sudah lama dirindukan oleh
warga bunaken darat.
- dinas terkait untuk membuat program dan kegiatan yang
lebih baik dan terarah guna menghindari adanya silpa yang
cukup besar.
- proses rekruitmen tenaga harin lepas oleh kepala sekolah,
agar lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan dengan
memperhatikan kualitas thl itu sendiri.
- terkait dalam pengembangan pendidikan, kiranya memiliki
muatan lokal sesuai dengan ciri khas letak lokasi sekolah
tersebut, misalnya di daerah penghasil pertanian ada
muatan lokal khusus untuk pertanian, serta dapat
memasukan muatan lokal khusus mata pelajaran bahasa
daerah.
- mendorong para kepala sekolah baik sma dan smk untuk
mampu berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan sekolah
dari apbn.
- dinas pendidikan agar meninjau dan mengevaluasi smk
swasta yang ada di kecamatan kendahe untuk beralih status
menjadi smk negeri, kiranya menjadi perhatian. begitu juga
dengan program merdeka belajar yang ada di kepulauan nusa
utara, kiranya sarana penunjang pendidikan dapat
diperhatikan seperti internet, jaringan telekomunikasi dan
pelayanan listrik yang baik seperti kecamatan tabukan
selatan tenggara banyak fasilitas yang tidak dapat
digunakan akibat tidak adanya fasilitas penunjang.
- kesehatan
- membangun sistem informasi kesehatan, dimana sistem
informasi kesehatan merupakan salah satu bagian penting,
apalagi mengingat sekarang ini dalam pandemi covid-19,
perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak
menimbulkan stigma yang buruk dalam meminimalisir
penyebaran covid-19.
- pemerintah provinsi untuk memperhatikan masyarakat
sulawesi utara yang perlu mendapat bimbingan konseling
dari tenaga ahli seperti psikolog akibat tekanan hidup yang
berat atau depresi serta olahraga yoga kiranya bisa masuk
pada program olahraga di sulawesi utara untuk membentuk
kesehatan jiwa dan mental.
- diperlukan sinergitas antar pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam penanganan stunting, agar stunting
dapat diatasi bersama-sama dimulai dari peningkatan gizi
untuk ibu hamil dan pelayanan posyandu yang baik.
- meningkatkan pelayanan kesehatan, baik dokter, perawat,
bantuan fasilitas alat dan sarana kesehatan, ambulance,
obat-obatan, di seluruh pelosok kabupaten/kota.
- pemerintah daerah harus menyediakan dokter ahli atau
dokter spesialis di beberapa rumah sakit umum daerah
pemerintah provinsi, seperti di rsud noongan dan rsud
manembo nembo bitung.
- khusus untuk rsud noongan dan rsud manembo nembo
bitung, agar pemerintah provinsi dapat menambah anggaran
baik pada fasilitas rumah sakit, akses jalan, kesejahteraan
tenaga medis dan pelayanan kepada pasien.
- pemerintah provinsi kiranya berkoordinasi dengan
pemerintah kabupaten/kota terlebih di daerah kepulauan
nusa utara, terkait dengan pembangunan puskesmas plus,
untuk dibuat ruangan rawat inap bagi pasien.
- lingkungan hidup
- pemerintah provinsi sulawesi agar untuk meningkatkan,
mengupayakan dan mengoptimalkan sosialisasi serta
himbauan disertai tindakan kepada masyarakat agar
membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi
penggunaan plastik sekali pakai.
- dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran
lingkungan, melakukan pengawasan dan melakukan
koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan ijin terhadap
kegiatan usaha yang mengakibatkan pencemaran dan
pengrusakan lingkungan hidup, penertiban kegiatan usaha
pertambangan di kawasan hutan yang merusak ekosistem
yang pada akhirnya membawa bencana lingkungan.
- pekerjaan umum
- menyelesaikan pembebasan tanah untuk pembangunan
ringroad tiga dan empat serta penyelesaian jalan tol dan
lahan untuk perencanaan pembangunan bandara likupang
dan akses bolevard dua jalan lingkar manado.
- meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan, dan jembatan.
khusus untuk jalan provinsi yang ada di kepulauan nusa
utara seperti di daerah sangihe selatan, pembangunan jalan
lingkar dapat dilanjutkan.
- pembangunan jalan kolongan-liring dikabupaten kepulauan
talaud yang dibiayai dari dana pen untuk dapat dialihkan ke
pembangunan jalan hotmix dikarenakan hanya terorientasi
pada pembangunan jembatan, padahal masyarakat sangat
merindukan pembangunan jalan hotmix.
- pembangunan jalan ke bendungan lolak agar dapat
diperhatikan dan jalan infrastruktur pariwisata di dalam
kawasan taman hutan raya gunung tumpa
- berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan
perbaikan ruas-ruas jalan nasional yang merupakan
kewenangan pemerintah pusat.
- pembangunan jalan provinsi pada dasarnya sudah mencapai
target, untuk itu pansus mengingatkan kepada instansi
terkait mengenai kualitas pengerjaan pembangunan yang di
lakukan oleh dinas pekerjaan umum, untuk lebih di
tingkatkan lagi dengan dibarengi pembuatan drainase serta
tetap menjaga pemeliharaannya, dengan melibatkan tenaga
kerja lokal.
- perencanaan pembangunan
- dinas terkait agar mampu menyajikan dokumen design untuk
pariwisata, agar pariwisata dapat bersaing dan semakin
berkembang.
- dalam penyusunan perencanaan pembangunan, agar wajib
menindaklanjuti hasil reses anggota dprd provinsi
sulawesi utara, dalam penyusunan rkpd provinsi sulawesi
utara.
- perencanaan infrastruktur dasar agar berdimensi jangka
panjang guna menghindari lemahnya perencanaan yang
mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat di
laksanakan.
- pentingnya koordinasi dalam perencanaan program dan
kegiatan dari setiap perangkat daerah guna menghindari
tumpang tindih dan capaian target jelas.
- mendorong kepada pemerintah provinsi sulawesi utara
untuk mempercepat pengajuan revisi perda rtrw dan
rancangan rpjmd tahun 2021-2026.
- kepemudaan dan olahraga
- untuk program dan kegiatan kewirausahaan bagi pemuda,
perlu dilakukan follow – up agar kegiatan tersebut tidak
hanya sekedar kegiatan yang berlalu setelah pelatihan,
namun dapat berkesinambungan dan meningkatkan jumlah
wirausaha;
- peningkatan sarana dan prasarana olahraga di sulawesi
utara baik pengembangan kompleks koni sario dan rencana
pembangunan gelanggang olahraga.
- bantuan-bantuan dalam bentuk fasilitas atau sarana
prasarana olahraga dan kepemudaan, agar jelas, tepat
sasaran dan sesuai peruntukkan.
- penanaman modal
- perlu diupayakan percepatan pemenuhan kebutuhan bagi
pemohon izin dari dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu. untuk menjaga iklim investasi di
sulawesi utara agar berjalan dengan baik.
- perlu adanya dukungan pengalokasian anggaran untuk
program dan kegiatan yang pro rakyat dan pro investasi
- koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
- perlu adanya penguatan dari sektor ekonomi dengan adanya
perhatian bagi umkm agar roda perekonomian bisa berjalan
dengan baik
- hendaknya melakukan perhatian yang serius untuk
mengetahui penyebab banyak koperasi yang tidak aktif dan
bubar, untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah
penyehatan koperasi.
- membuat program strategis untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam berwirausaha terutama kepada generasi
muda sehingga tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang
mampu bersaing.
- ketenagakerjaan
- perlu adanya pelatihan mekanik alat berat bagi anak-anak
yang putus sekolah, agar kerusakan alat-alat berat yang
dimiliki oleh perangkat daerah dapat diperbaiki serta
pelatihan ini dapat memberikan ketrampilan bagi masa depan
anak muda itu sendiri.
- meminta pemerintah menciptakan tenaga kerja yang memiliki
kompetensi, produktif, terampil dan profesional.
- pemerintah daerah agar meningkatkan kegiatan-kegiatan
pelatihan berbasis pengentasan kemiskinan guna
terwujudnya kemandirian berwirausaha.
- ketahanan pangan
- melakukan terobosan guna meningkatkan produksi pangan
serta mempertahankan swasembada pangan.
- pengelolaan lumbung pangan dalam mencegah kekurangan
pasok beras, kiranya digunakan dengan baik dan sesuai
dengan fungsinya. serta penyaluran pangan dapat merata
keseluruh wilayah sulawesi utara dan menjamin stok
pangan di kepulauan nusa utara.
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pansus berharap agar dinas terkait dialokasikan anggaran
yang cukup untuk melakukan pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menekan
traficking.
- program/kegiatan pemberdayaan perempuan perlu di
tingkatkan termasuk didalamnya kepada masyarakat yang
berusia produktif.
- perhubungan
- perlu adanya penambahan marka jalan dan
guardriil/pembatas jalan guna meminimalisir kecelakaan
lalu lintas.
- saat ini penerangan jalan utama banyak sekali yang dalam
kondisi rusak/tidak menyala, yang mengakibatkan resiko
terjadi kecelakaan lalu lintas dan membahayakan pengguna
jalan. pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi
mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.
- komunikasi dan informatika
- mencermati era modern yang marak dengan berita bohong
melalui berbagai media sosial yang dampaknya sama
berbahayanya dengan virus atau penyakit apalagi dalam
masa pandemi covid 19, agar diskominfo dapat
mengantisipasi berita-berita hoax yang beredar di
masyarakat.
- mengingat dprd sebagai salah satu lembaga pemerintah
yang berkaitan erat dengan masyarakat, dprd
merekomendasikan agar ada publikasi kegiatan dprd selaku
unsur penyelenggara pemerintah daerah selain publikasi
kegiatan eksekutif, sebagai bentuk edukasi dan
tanggungjawab kepada rakyat.
- dalam rangka akses internet merata di seluruh sulawesi
utara, dinas kominfo agar berkoordinasi dengan
kementerian komunikasi dan informatika untuk
meningkatkan kecepatan jaringan internet antar daerah di
provinsi sulawesi utara.
- pemerintah daerah provinsi sulawesi utara perlu juga
mendorong terkoneksinya jalur kabel bawah laut pasifik
dengan palapa ring. agar koneksi internet tercepat dapat
tercapai, dengan koneksi internet tercepat ini,
memudahkan untuk membangun data enter di sulawesi
utara karena daya dukung bandwith internet yang sangat
memadai.
- otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian.
pansus menyambut baik program dan kegiatan yang
dilaksanakan antara lain berjalannya fungsi pembinaan dan
pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah kepada kabupaten/kota melalui rapat kerja dan rapat
koordinasi yang dilaksanakan secara berkala, namun menjadi
catatan dan rekomendasi dari pansus yaitu:
- khusus untuk aset-aset pemerintah provinsi sulawesi utara,
kiranya dapat diperhatikan dimana dalam kunjungan kerja
pansus, masih didapati aset-aset yang belum disertifikasi
diantaranya rsud noongan, balai benih induk modoinding
dan tambun serta sma negeri 1 modoinding.
- pemerintah provinsi untuk tegas kepada pejabat daerah yang
belum mengembalikan aset kendaraan dinas, dimana dalam
kunjungan kerja pansus didapati ada beberapa mantan kepala
perangkat daerah yang sampai saat ini belum mengembalikan
aset tersebut kepada dinas, kiranya ini untuk menjadi
perhatian.
- pemerintah provinsi kiranya berkoordinasi dengan
pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kesepakatan
pembiayaan pembangunan anjungan provinsi sulawesi utara
taman mini indonesia indah dan untuk pembangunan tahap iii
agar tetap memperhatikan mutu dan kualitas.
- pansus meminta agar segera menyelesaikan permasalahan
tapal batas antar kabupaten dan kota yang ada di provinsi
sulawesi utara.
- koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten kota, untuk ditingkatkan dalam menciptakan
pengelolaan perbatasan yang baik, serta pengalokasian
anggaran untuk rehab gedung badan perbatasan.
- disiplin pegawai agar makin ditingkatkan karena banyak
anggaran yang terserap lewat program dan kegiatan dalam
belanja pegawai.
- dalam mendukung kinerja dprd, perlu adanya peningkatan
mutu sumber daya manusia pada sekretariat dprd melalui
kegiatan pelatihan kantor sendiri dan pelatihan-pelatihan
lainnya.
- dalam rangka menciptakan administrasi pencatatan sipil
yang baik, pemerintah daerah provinsi kiranya
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait
pendataan keluarga di desa-desa dan kelurahan yang belum
memiliki kartu keluarga.
- pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- melakukan pelatihan khusus kepada petugas pendamping
dalam program alokasi dana desa (add) guna menghindari
penyalahgunaan dana bantuan yang akibatnya berdampak
pada masalah hukum, serta mendorong bumdes untuk
berinovasi dan berkembang serta melakukan pengkajian
pemodelan bumdes.
- pemerintah provinsi agar berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten untuk melaksanakan musrembangdes
khusus/insidentil ditengah situasi darurat covid 19.
- sosial
- penambahan anggaran untuk program pembangunan rumah
tinggal layak huni (rtlh), pagu anggaran terhadap program
peningkatan kualitas pembangunan rtlh dapat ditingkatkan
seperti penambahan anggaran untuk pembuatan mck.
- bantuan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat
miskin harus tepat sasaran, sampai kepada yang berhak
menerima, terprogram dengan baik dan sustainable
(berkesinambungan), demi peningkatan kesejahteraan
rakyat.
- perlunya dukungan anggaran untuk penangangan korban
bencana alam dan bencana sosial mengingat sulawesi utara
merupakan daerah rawan bencana
- urusan kebudayaan
- melakukan penambahan anggaran khusus untuk pembinaan
dan pelestarian budaya, dikarenakan provinsi sulawesi
utara terdiri dari beragam suku dan etnis serta memberikan
edukasi dan pengenalan budaya dari usia dini.
- dinas terkait untuk melaksanakan kegiatan pokok pikiran
kebudayaan daerah (ppkd), agar nantinya kegiatan ini akan
dimasukkan ke aplikasi data pokok kebudayaan yang mana
data ini sebagai acuan pemberian dana apbn maupun apbd.
- urusan pilihan yang dilaksanakan
- kelautan dan perikanan
- pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk
membangun pabrik es di beberapa kabupaten/kota guna
meningkatkan produktifitas nelayan.
- berkoordinasi dengan dinas terkait tentang pembangunan
dermaga atau tambatan perahu/pelabuhan gt untuk para
nelayan
- pemerintah provinsi untuk selalu melakukan koordinasi
dengan pemerintah pusat terkait dengan regulasi
penerbitan izin untuk kapal perikanan.
- kebijakan pemerintah daerah terkait urusan kelautan dan
perikanan diorientasikan pada pemberdayaan nelayan kecil.
- mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi balai benih ikan yang
ada, dimana sektor perikanan merupakan salah satu produk
unggulan sulawesi utara, balai benih ikan sebagai sentral
perikanan melalui fungsinya dalam hal penerapan teknik
perbenihan ikan dan distribusi perbenihan serta pengkajian
dalam rangka meningkatkan produksi perikanan.
- pertanian, perkebunan dan peternakan
- pansus memberikan apresiasi untuk dinas terkait,
dikarenakan dinas terkait mampu menunjukan kinerja yang
baik di masa pandemi covid-19, untuk itu kedepan kiranya
penganggaran untuk program dan kegiatan dari dinas-dinas
ini dapat di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah.
- dinas pertanian dan peternakan serta dinas perindustrian
dan perdagangan untuk bekerja secara simultan dan
berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi
data penerima pupuk, agar data rencana definitif kebutuhan
kelompok tani (rdkk) yang dikirim ke pemerintah pusat
sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi sulawesi utara,
ini untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi
covid-19, agar ketersediaan pupuk di musim tanam
dipastikan aman.
- terkait dengan harga pupuk, kiranya dinas terkait dapat
mengawasi harga pupuk dapat merata di seluruh pelosok
kabupaten/kota yang ada di sulawesi utara, dimana pansus
menemukan bahwa harga pupuk yang ada di daerah
kepulauan harganya berbeda-beda.
- dinas terkait untuk membuat program dan kegiatan yang
baru dalam hal pengembangan pertanian di sulawesi utara
seperti tanaman porang mahkota yang dapat diekspor ke
berbagai negara.
- dinas terkait untuk selalu melakukan inovasi, dalam hal
pengembangan varites tanaman dan pengembangan dan
peremajaan alat-alat pertanian.
- perbaikan alat mesin pertanian dan penghapusan biaya sewa
alat pertanian dapat dibebankan pada apbd serta melakukan
perbaikan manajemen pengelolaan unit pelayanan jasa
alsintan di kabupaten/kota.
- urusan kehutanan
- pemerintah provinsi untuk terus melakukan pengawasan
terhadap hutan-hutan yang ada di provinsi sulawesi utara
dengan memperhatikan batas-batas hutan lindung dan
hutan produksi.
- dalam menunjang kinerja dari dinas kehutanan, perlu
adanya penganggaran untuk operasional kantor dan
pengadaan kendaraan dinas untuk kepala dinas dan enam
uptd kesatuan pengeloaan hutan (kph) provinsi sulawesi
utara serta melakukan perbaikan pada beberapa uptd kph,
seperti akses jalan masuk ke kph iv poigar.
- setelah pelimpahan kewenangan urusan kehutanan dari
kabupaten/kota kepada provinsi, ditemukan banyak asetaset baik kendaraan dinas maupun fasilitas lainnya yang
rusak, untuk itu pansus merekomendasikan agar pemerintah
provinsi dapat menganggarkan untuk perbaikan aset-aset
tersebut.
- untuk mencegah abrasi pantai dan longsor kiranya dapat
dilakukan pengadaan tanaman cemara laut dan
pembangunan penahan ombak di desa-desa yang ada di
daerah kepulauan nusa utara.
- urusan pariwisata
- pengelolaan promosi wisata di sulawesi utara secara masif
dan menarik dengan memanfaatkan media sosial.
- perlu adanya grand design secara makro terkait pariwisata
yang ada di sulawesi utara.
- meminta kepada pemerintah untuk lebih mempercepat
pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, diantaranya
sarana kek pariwisata likupang.
- melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif
pariwisata sulawesi utara serta penelitian terhadap minat
masyarakat terhadap pariwisata, sehingga sulawesi utara
mampu menangkap pasar pariwisata tersebut.
- urusan industri dan perdagangan
- agar program kegiatan lebih lagi transparan, dikarenakan
target capaian dari dinas perindustrian tercapai melebihi
target, padahal 2020 dalam pandemik covid 19, karena
keadaan dilapangan tidak sesuai dengan yang ada. dan
kedepan penyajian data harus akurat dengan keadaan yang
ada dilapangan.
- mendorong dinas terkait untuk lebih berinovasi dalam
menghadapi pandemi virus covid-19 terutama dalam usaha
makanan olahan.
- pemberian bantuan umkm untuk masyarakat tidak boleh
tumpang tindih dan harus merata di setiap kabupaten/kota.
- terkait masalah pupuk, dinas harus berkerja secara
simultan dengan dinas terkait dan melakukan pembinaan
terhadap distribusi pupuk, dimana pupuk adalah urusan
pusat dan daerah dalam mendongkrak produksi petani dan
memperbaiki tata kelolah pupuk serta memperbanyak
kios-kios saprodi di tingkat lapangan.
- dinas perdangan segera berkoordinasi dengan dinas terkait
untuk meperbaiki tata kelolah perdagangan produk antar
kabupaten/kota dan antar provinsi.
- mendorong dinas perindustrian dan perdagangan bersama
- msh untuk secepatnya mewujudkan pengembangan kek
bitung.
- terkait bpjs ketenagakerjaan, agar dilakukan pelayanan
terbaik dalam hal penerima manfaat dapat menerima tepat
waktu.
- urusan energi dan sumber daya mineral
- pemerintah provinsi perlu memfasilitasi masyarakat untuk
mendapatkan izin usaha pertambangan dan izin
pertambangan rakyat.
- penanganan konflik pertambangan wajib untuk
diselesaikan, diantaranya ganti rugi lahan dan tanaman
pertanian masyarakat atas pelaksanaan kegiatan
pertambangan di pt. sumber energi jaya minahasa selatan.
- dinas terkait agar meningkatkan pangawasan atas
pertambangan baik ijin dan pelaksanaan pertambangan
- meningkatkan pengawasan terhadap izin dan pelaksanaan
pekerjaan galian c.
- pemerintah daerah harus memperhatikan penerangan lampu
jalan yang merupakan kewenangan provinsi, dimana
ditemukan banyaknya lampu yang mati di ruas jalan provinsi.
- terkait dengan keberadaan pertambangan emas yang ada di
- tambang mas sangihe (tms), kiranya pengawasan dan
pengkajian dari pemerintah daerah dan provinsi dapat
dilakukan, guna menghindari permasahan dikemudain hari.
- penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
terkait bank sulut-go yang merupakan aset badan usaha milik
daerah, kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- memberikan pendampingan kepada anggota dprd dalam
kegiatan reses, guna memaparkan terkait dengan penyaluran
kredit usaha rakyat (kur) dan bantuan-bantuan lainnya
untuk masyarakat.
- bank sulutgo untuk dapat memberikan pelayanan dan
fasilitas yang lebih lagi untuk masyarakat kecil seperti
memberikan pinjaman yang mudah, khususnya kepada pelaku
usaha kecil menengah (ukm), petani dan nelayan.
- pansus berharap agar bank sulutgo kedepan dapat menjadi
bank devisa, agar mampu bersaing dengan bank-bank yang ada.
- kiranya bank sulut-go dapat meningkatkan kesejahteraan
para karyawan, guna mendongkrak kinerja para pegawai itu
sendiri dan berimbas pada pelayanan yang semakin baik.
- dana csr yang di berikan oleh bank sulutgo agar lebih dapat
menyentuh langsung kepada masyarakat yang bergerak di
sektor kepemudaan dan olahraga.
- pihak bank sulut-go agar dapat menidirikan anjungan tunai
mandiri (atm) di seluruh pelosok kecamatan yang ada di
sulawesi utara, agar guru-guru dan aparat desa yang ada di
daerah terpencil tidak mengalami kesulitan dalam melakukan
transaksi.
- kesimpulan
setelah pansus melakukan pembahasan dengan seluruh perangkat
daerah dan melakukan peninjauan lapangan atas kinerja dari
beberapa perangkat daerah, maka pansus pembahas lkpj gubernur
sulawesi utara tahun 2020, menyimpulkan bahwa
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, telah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang
berlaku.
- penutup
demikian laporan panitia khusus dprd provinsi sulawesi utara
pembahas laporan keterangan pertanggung jawaban kepala
daerah provinsi sulawesi utara tahun 2020 ini, untuk kiranya
menjadi bagian dari rekomendasi dprd provinsi sulawesi
utara terhadap laporan keterangan pertanggung
jawaban kepala daerah provinsi sulawesi utara
tahun 2020.
semoga tuhan yang maha kuasa memberkati segala usaha dan
kerja keras kita semua untuk kemajuan provinsi sulawesi utara
kedepan.
