Bagikan ke :

manadosiana.net, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomedasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020, Selasa (11/5/2021).

Paripurna yang dilaksanakan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay, dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Steven Kandouw.

Dalam sambutan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rocky Wowor mengatakan, menjawab penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur sulawesi utara tahun 2020 dalam rapat paripurna dprd pada tanggal 29 maret 2021, DPRD Provinsi Sulawesi Utara merespons positif dengan membentuk panitia khusus dprd dan output yang dihasilkan adalah rekomendasi

berupa saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang bertitik tolak dari visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun

2016-2021, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020 serta hasil capaian kinerja pemerintah daerah selang tahun anggaran 2020.

 

Adapun susunan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus

dprd selengkapnya sebagai berikut :

  1. Pimpinan DPRD koordinator
  2. Rocky Wowor ketua
  3. Nick A. Lomban, wakil ketua
  4. Raski A. Mokodompit, sekretaris
  5. dra. Ponny Paat anggota
  6. Sandra Rondonuwu, STh, anggota
  7. Melisa Gerungan anggota
  8. Ir. Herry Rotinsulu anggota
  9. Agustien Ludya Kambey anggota
  10. Hilam Firmansyah idrus anggota
  11. Stela Runtuwene, amd, anggota
  12. Braien Waworuntu, anggota
  13. Priscilla Cindy Wurangian, mba anggota
  14. Ronald Sampel anggota
  15. Sjenny F. Kalangi, se anggota
  16. hi. Amir Liputo, sh anggota

 

Adapun metode pendekatan penilaian dan mekanisme pembahasan, lanjut Rocky mengatakan adalah metode yang digunakan oleh panitia khusus, adalah metode pendekatan kelembagaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja program/kegiatan dengan realisasi yang dicapai oleh perangkat daerah yang bersangkutan, dan untuk menilai apakah realisasi atau capaian kinerja program tersebut telah dilaksanakan secara efisien.

 

Mekanisme Pembahasan Panitia Khusus diantaranya.

  1. pansus diberi waktu pembahasan dari tanggal 29 maret sampai

dengan 11 mei 2021 atau selama 30 hari kerja dengan

memperhatikan protokol kesehatan covid-19

  1. rapat internal panitia khusus dilaksanakan tanggal 20 april

2021;

  1. rapat kerja panitia khusus yang dihadiri oleh pimpinan dan

anggota pansus bersama pemerintah daerah, yaitu

menghadirkan seluruh perangkat daerah provinsi sulawesi

utara, yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 27 april 2021;

  1. melakukan check on the spot ke kabupaten dan kota di

provinsi Sulawesi Utara;

  1. finalisasi terhadap laporan panitia khusus dprd, yang

dilaksanakan pada hari senin 10 mei 2021;

  1. rapat paripurna dprd dalam rangka penetapan hasil

pembahasan lkpj gubernur sulawesi utara tahun 2020 pada

hari ini selasa, 11 mei 2021 dimana tahap ini memasuki tahap

akhir pembahasan dengan agenda pengambilan keputusan

terhadap rancangan keputusan dprd provinsi sulawesi utara

tentang catatan dan rekomendasi dewan perwakilan rakyat

daerah daerah provinsi sulawesi utara terhadap laporan

keterangan pertanggungjawaban gubernur sulawesi utara

tahun 2020.

 

iii. pembahasan/hasil pembahasan

berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus dprd bersama

pemerintah daerah provinsi sulawesi utara, perkenankan kami

menyampaikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan

tugas pembantuan dan penugasan, sebagai berikut :

  1. kebijakan umum pemerintahan daerah

persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi

masyarakat adalah terselenggaranya good governance, yang

sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur

sulawesi utara, bapak olly dondokambey, se dan bapak

drs. Steven O. E. Kandouw yaitu “terwujudnya sulawesi

utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik,

serta berkepribadian dalam budaya”.

 

terkait dengan kebijakan umum pemerintahan daerah, covid-19 di

tahun 2020, berdampak pada seluruh aspek, terutama aspek sosial

dan ekonomi. kebijakan social distancing dan anjuran work

from home yang diambil pemerintah indonesia untuk mengurangi

penyebaran covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara

lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur,

keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya menghentikan

aktivitasnya sementara yang berimplikasi terhadap pemerintahan

daerah. tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada

perekonomian negara dan daerah baik itu dalam skala makro

maupun mikro.

 

oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah

antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sulawesi

utara dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19 ini.

panitia khusus dprd menyadari, langkah utama yang sudah

dilakukan pemerintah daerah provinsi sulawesi utara di tahun

2020 adalah menjalankan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan

keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk

penanganan pandemi covid-19.

perppu ini menjadi landasan pelaksanaan kebijakan pengutamaan

penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan

tertentu atau “refocusing” di tahun 2020 oleh pemerintah

provinsi sulawesi utara. penyesuaian anggaran pemerintah,

yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan

merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan

pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan masalah ini.

untuk kebijakan pemerintahan umum daerah di tahun 2020, pansus

memberikan catatan, saran dan rekomendasi, sebagai berikut :

 

  1. pelaksanaan refocusing dan realokasi dana apbd yang

dijadikan sebagai upaya dalam menanggulangi pandemi covid-19

sudah tepat sesuai dengan kebutuhan daerah dalam

menanggulangi dampak yang terjadi akibat covid-19, dimana

dimasa pandemi covid-19 pemerintahan od-sk mampu

meningkatkan gairah masyarakat dalam sektor pertanian,

peternakan, perikanan dan industri kecil menengah bahkan

mampu membangun fasilitas kesehatan yang cukup megah

diantaranya pembangunan rsud provinsi sulawesi utara dan

rumah sakit mata provinsi.

 

  1. melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun berjalan dan

tahun berikutnya terhadap anggaran apbd tahun 2020 yang

mengalami perubahan akibat proses refocusing . dengan

tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang bersifat

prioritas serta kesesuaian dengan arah dan kebijakan yang

berlaku saat ini.

 

  1. selektif dan selalu berinovasi dalam membuat programprogram kerjanya secara terukur, agar pencapaian wtp tahun

2020 yang diberikan oleh bpk-ri untuk pemerintah provinsi

sulawesi utara dapat dipertahankan untuk tahun-tahun

selanjutnya.

 

  1. pemerintah provinsi sulawesi utara untuk fokus dalam sektor

kesehatan, pendidikan, usaha mikro kecil menengah, perikanan

pertanian dan peternakan, dimana sektor ini sangat

berhubungan langsung dengan pelayanan dan pengembangan

kesejahteraan masyarakat, terutama dalam masa pandemi

covid-19.

 

  1. dalam pengembangan sektor pertanian, pansus menyarankan

agar dapat dibuat perda kawasan sentra produksi

holtikultura sulawesi utara modasi (modoindingmoat-passi), juga untuk menunjang sektor perikanan dan

kelautan agar daerah kepulauan nusa utara dapat dijadikan

sentra produksi perikanan sulawesi utara. dimana pansus

menilai dalam masa pendemi covid-19 sektor-sektor ini

mampu meningkatkan perekonomian sulawesi utara.

 

  1. terkat pengembangan pariwisata di sulawesi utara pansus

mendesak agar kiranya pemerintah provinsi mepercepat

ranperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata.

 

  1. dinas-dinas terkait agar tetap berkoordinasi dalam

mempersiapkan grand design kek pariwisata likupang.

  1. kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah

pansus memberikan saran, catatan dan rekomendasi sebagai

berikut :

 

  1. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi

kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, dikarenakan

pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber

pendapatan terbesar yang diterima pemerintah provinsi

sulawesi utara, dengan menciptakan inovasi, meningkatkan

pelayanan dalam samsat online, samsat keliling dan

penambahan gerai pelayanan di semua kantor kas bsg di

sulawesi utara.

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, didampingi Ketua Pansus Rocky Wowor (Jas Merah) serta anggota Pansus, menyerahkan buku LKPJ kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (Foto: Febry Kodongan).
  1. memaksimalkan potensi pajak yang belum maksimal, dimana

dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, seperti

badan usaha milik daerah perlu digenjot untuk mampu

memberikan pendapatan.

 

  1. fokus merencanakan pembangunan sektor-sektor unggulan,

seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, umkm dan

pariwisata untuk mendongkrak pendapatan daerah.

 

  1. dengan adanya silpa, harapannya silpa yang tersebut dapat

dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang

langsung berhubungan dengan masyarakat.

 

  1. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah

  1. urusan wajib
  2. pendidikan

 

  1. dinas terkait agar mampu menyajikan dokumen design untuk

pendidikan, agar pendidikan sulawesi utara berdaya saing

dan semakin berkembang dengan mengalokasikan 20% dana

apbd untuk pendidikan diluar belanja pegawai serta

memperhatikan kesejahteraan guru, kualitas guru dan

pemberian tunjangan kinerja daerah kepada guru terutama

untuk tenaga pendidik yang ada di kepulauan nusa utara.

 

  1. pansus mengaharapkan agar sarana dan prasarana

pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah,

misalnya akses jalan sekolah, toilet dan pagar keliling di

smk katolik santa familia tomohon, sma negeri i modoinding,

smk negeri 1 sinonsayang, smk negeri 1 tumpaan dan sma/smk

talawaan serta fasilitas dan kesejahteraan di sekolah luar

biasa finjili pulau lembeh bitung.

 

  1. dalam rangka mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak

yang berkebutuahn khusus dan disabilitas, maka dinas

terkait perlu melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik

yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus dan

disabilitas yang ada di sekolah luar biasa.

 

  1. guna meningkatkan pendidikan di sulawesi utara, pansus

merekomendasikan agar pemerintah provinsi sulawesi utara

dapat membangun sekolah menengah atas (sma) di bunaken

darat dan berkoordinasi dengan pemerintah kota manado

untuk pembangunan sekolah menengah pertama (smp), dimana

pembangunan sma dan smp sudah lama dirindukan oleh

warga bunaken darat.

 

  1. dinas terkait untuk membuat program dan kegiatan yang

lebih baik dan terarah guna menghindari adanya silpa yang

cukup besar.

 

  1. proses rekruitmen tenaga harin lepas oleh kepala sekolah,

agar lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan dengan

memperhatikan kualitas thl itu sendiri.

 

  1. terkait dalam pengembangan pendidikan, kiranya memiliki

muatan lokal sesuai dengan ciri khas letak lokasi sekolah

tersebut, misalnya di daerah penghasil pertanian ada

muatan lokal khusus untuk pertanian, serta dapat

memasukan muatan lokal khusus mata pelajaran bahasa

daerah.

 

  1. mendorong para kepala sekolah baik sma dan smk untuk

mampu berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan sekolah

dari apbn.

 

  1. dinas pendidikan agar meninjau dan mengevaluasi smk

swasta yang ada di kecamatan kendahe untuk beralih status

menjadi smk negeri, kiranya menjadi perhatian. begitu juga

dengan program merdeka belajar yang ada di kepulauan nusa

utara, kiranya sarana penunjang pendidikan dapat

diperhatikan seperti internet, jaringan telekomunikasi dan

pelayanan listrik yang baik seperti kecamatan tabukan

selatan tenggara banyak fasilitas yang tidak dapat

digunakan akibat tidak adanya fasilitas penunjang.

 

  1. kesehatan
  2. membangun sistem informasi kesehatan, dimana sistem

informasi kesehatan merupakan salah satu bagian penting,

apalagi mengingat sekarang ini dalam pandemi covid-19,

perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak

menimbulkan stigma yang buruk dalam meminimalisir

penyebaran covid-19.

 

  1. pemerintah provinsi untuk memperhatikan masyarakat

sulawesi utara yang perlu mendapat bimbingan konseling

dari tenaga ahli seperti psikolog akibat tekanan hidup yang

berat atau depresi serta olahraga yoga kiranya bisa masuk

pada program olahraga di sulawesi utara untuk membentuk

kesehatan jiwa dan mental.

 

  1. diperlukan sinergitas antar pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota dalam penanganan stunting, agar stunting

dapat diatasi bersama-sama dimulai dari peningkatan gizi

untuk ibu hamil dan pelayanan posyandu yang baik.

 

  1. meningkatkan pelayanan kesehatan, baik dokter, perawat,

bantuan fasilitas alat dan sarana kesehatan, ambulance,

obat-obatan, di seluruh pelosok kabupaten/kota.

 

  1. pemerintah daerah harus menyediakan dokter ahli atau

dokter spesialis di beberapa rumah sakit umum daerah

pemerintah provinsi, seperti di rsud noongan dan rsud

manembo nembo bitung.

 

  1. khusus untuk rsud noongan dan rsud manembo nembo

bitung, agar pemerintah provinsi dapat menambah anggaran

baik pada fasilitas rumah sakit, akses jalan, kesejahteraan

tenaga medis dan pelayanan kepada pasien.

 

  1. pemerintah provinsi kiranya berkoordinasi dengan

pemerintah kabupaten/kota terlebih di daerah kepulauan

nusa utara, terkait dengan pembangunan puskesmas plus,

untuk dibuat ruangan rawat inap bagi pasien.

 

  1. lingkungan hidup
  2. pemerintah provinsi sulawesi agar untuk meningkatkan,

mengupayakan dan mengoptimalkan sosialisasi serta

himbauan disertai tindakan kepada masyarakat agar

membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi

penggunaan plastik sekali pakai.

 

  1. dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran

lingkungan, melakukan pengawasan dan melakukan

koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam

mengeluarkan atau tidak mengeluarkan ijin terhadap

kegiatan usaha yang mengakibatkan pencemaran dan

pengrusakan lingkungan hidup, penertiban kegiatan usaha

pertambangan di kawasan hutan yang merusak ekosistem

yang pada akhirnya membawa bencana lingkungan.

 

  1. pekerjaan umum
  2. menyelesaikan pembebasan tanah untuk pembangunan

ringroad tiga dan empat serta penyelesaian jalan tol dan

lahan untuk perencanaan pembangunan bandara likupang

dan akses bolevard dua jalan lingkar manado.

 

  1. meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan, dan jembatan.

khusus untuk jalan provinsi yang ada di kepulauan nusa

utara seperti di daerah sangihe selatan, pembangunan jalan

lingkar dapat dilanjutkan.

 

  1. pembangunan jalan kolongan-liring dikabupaten kepulauan

talaud yang dibiayai dari dana pen untuk dapat dialihkan ke

pembangunan jalan hotmix dikarenakan hanya terorientasi

pada pembangunan jembatan, padahal masyarakat sangat

merindukan pembangunan jalan hotmix.

 

  1. pembangunan jalan ke bendungan lolak agar dapat

diperhatikan dan jalan infrastruktur pariwisata di dalam

kawasan taman hutan raya gunung tumpa

 

  1. berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan

perbaikan ruas-ruas jalan nasional yang merupakan

kewenangan pemerintah pusat.

 

  1. pembangunan jalan provinsi pada dasarnya sudah mencapai

target, untuk itu pansus mengingatkan kepada instansi

terkait mengenai kualitas pengerjaan pembangunan yang di

lakukan oleh dinas pekerjaan umum, untuk lebih di

tingkatkan lagi dengan dibarengi pembuatan drainase serta

tetap menjaga pemeliharaannya, dengan melibatkan tenaga

kerja lokal.

 

  1. perencanaan pembangunan
  2. dinas terkait agar mampu menyajikan dokumen design untuk

pariwisata, agar pariwisata dapat bersaing dan semakin

berkembang.

 

  1. dalam penyusunan perencanaan pembangunan, agar wajib

menindaklanjuti hasil reses anggota dprd provinsi

sulawesi utara, dalam penyusunan rkpd provinsi sulawesi

utara.

 

  1. perencanaan infrastruktur dasar agar berdimensi jangka

panjang guna menghindari lemahnya perencanaan yang

mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat di

laksanakan.

 

  1. pentingnya koordinasi dalam perencanaan program dan

kegiatan dari setiap perangkat daerah guna menghindari

tumpang tindih dan capaian target jelas.

 

  1. mendorong kepada pemerintah provinsi sulawesi utara

untuk mempercepat pengajuan revisi perda rtrw dan

rancangan rpjmd tahun 2021-2026.

 

  1. kepemudaan dan olahraga
  2. untuk program dan kegiatan kewirausahaan bagi pemuda,

perlu dilakukan follow – up agar kegiatan tersebut tidak

hanya sekedar kegiatan yang berlalu setelah pelatihan,

namun dapat berkesinambungan dan meningkatkan jumlah

wirausaha;

 

  1. peningkatan sarana dan prasarana olahraga di sulawesi

utara baik pengembangan kompleks koni sario dan rencana

pembangunan gelanggang olahraga.

 

  1. bantuan-bantuan dalam bentuk fasilitas atau sarana

prasarana olahraga dan kepemudaan, agar jelas, tepat

sasaran dan sesuai peruntukkan.

 

  1. penanaman modal
  2. perlu diupayakan percepatan pemenuhan kebutuhan bagi

pemohon izin dari dinas penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu. untuk menjaga iklim investasi di

sulawesi utara agar berjalan dengan baik.

 

  1. perlu adanya dukungan pengalokasian anggaran untuk

program dan kegiatan yang pro rakyat dan pro investasi

 

  1. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
  2. perlu adanya penguatan dari sektor ekonomi dengan adanya

perhatian bagi umkm agar roda perekonomian bisa berjalan

dengan baik

 

  1. hendaknya melakukan perhatian yang serius untuk

mengetahui penyebab banyak koperasi yang tidak aktif dan

bubar, untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah

penyehatan koperasi.

 

  1. membuat program strategis untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam berwirausaha terutama kepada generasi

muda sehingga tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang

mampu bersaing.

 

  1. ketenagakerjaan
  2. perlu adanya pelatihan mekanik alat berat bagi anak-anak

yang putus sekolah, agar kerusakan alat-alat berat yang

dimiliki oleh perangkat daerah dapat diperbaiki serta

pelatihan ini dapat memberikan ketrampilan bagi masa depan

anak muda itu sendiri.

 

  1. meminta pemerintah menciptakan tenaga kerja yang memiliki

kompetensi, produktif, terampil dan profesional.

 

  1. pemerintah daerah agar meningkatkan kegiatan-kegiatan

pelatihan berbasis pengentasan kemiskinan guna

terwujudnya kemandirian berwirausaha.

 

  1. ketahanan pangan
  2. melakukan terobosan guna meningkatkan produksi pangan

serta mempertahankan swasembada pangan.

  1. pengelolaan lumbung pangan dalam mencegah kekurangan

pasok beras, kiranya digunakan dengan baik dan sesuai

dengan fungsinya. serta penyaluran pangan dapat merata

keseluruh wilayah sulawesi utara dan menjamin stok

pangan di kepulauan nusa utara.

 

  1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  2. pansus berharap agar dinas terkait dialokasikan anggaran

yang cukup untuk melakukan pencegahan dan penanganan

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menekan

traficking.

 

  1. program/kegiatan pemberdayaan perempuan perlu di

tingkatkan termasuk didalamnya kepada masyarakat yang

berusia produktif.

 

  1. perhubungan
  2. perlu adanya penambahan marka jalan dan

guardriil/pembatas jalan guna meminimalisir kecelakaan

lalu lintas.

 

  1. saat ini penerangan jalan utama banyak sekali yang dalam

kondisi rusak/tidak menyala, yang mengakibatkan resiko

terjadi kecelakaan lalu lintas dan membahayakan pengguna

jalan. pansus merekomendasikan agar pemerintah provinsi

mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.

 

  1. komunikasi dan informatika
  2. mencermati era modern yang marak dengan berita bohong

melalui berbagai media sosial yang dampaknya sama

berbahayanya dengan virus atau penyakit apalagi dalam

masa pandemi covid 19, agar diskominfo dapat

mengantisipasi berita-berita hoax yang beredar di

masyarakat.

 

  1. mengingat dprd sebagai salah satu lembaga pemerintah

yang berkaitan erat dengan masyarakat, dprd

merekomendasikan agar ada publikasi kegiatan dprd selaku

unsur penyelenggara pemerintah daerah selain publikasi

kegiatan eksekutif, sebagai bentuk edukasi dan

tanggungjawab kepada rakyat.

 

  1. dalam rangka akses internet merata di seluruh sulawesi

utara, dinas kominfo agar berkoordinasi dengan

kementerian komunikasi dan informatika untuk

meningkatkan kecepatan jaringan internet antar daerah di

provinsi sulawesi utara.

 

  1. pemerintah daerah provinsi sulawesi utara perlu juga

mendorong terkoneksinya jalur kabel bawah laut pasifik

dengan palapa ring. agar koneksi internet tercepat dapat

tercapai, dengan koneksi internet tercepat ini,

memudahkan untuk membangun data enter di sulawesi

utara karena daya dukung bandwith internet yang sangat

memadai.

 

  1. otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian.

pansus menyambut baik program dan kegiatan yang

dilaksanakan antara lain berjalannya fungsi pembinaan dan

pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah kepada kabupaten/kota melalui rapat kerja dan rapat

koordinasi yang dilaksanakan secara berkala, namun menjadi

catatan dan rekomendasi dari pansus yaitu:

 

  1. khusus untuk aset-aset pemerintah provinsi sulawesi utara,

kiranya dapat diperhatikan dimana dalam kunjungan kerja

pansus, masih didapati aset-aset yang belum disertifikasi

diantaranya rsud noongan, balai benih induk modoinding

dan tambun serta sma negeri 1 modoinding.

 

  1. pemerintah provinsi untuk tegas kepada pejabat daerah yang

belum mengembalikan aset kendaraan dinas, dimana dalam

kunjungan kerja pansus didapati ada beberapa mantan kepala

perangkat daerah yang sampai saat ini belum mengembalikan

aset tersebut kepada dinas, kiranya ini untuk menjadi

perhatian.

 

  1. pemerintah provinsi kiranya berkoordinasi dengan

pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kesepakatan

pembiayaan pembangunan anjungan provinsi sulawesi utara

taman mini indonesia indah dan untuk pembangunan tahap iii

agar tetap memperhatikan mutu dan kualitas.

 

  1. pansus meminta agar segera menyelesaikan permasalahan

tapal batas antar kabupaten dan kota yang ada di provinsi

sulawesi utara.

 

  1. koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten kota, untuk ditingkatkan dalam menciptakan

pengelolaan perbatasan yang baik, serta pengalokasian

anggaran untuk rehab gedung badan perbatasan.

 

  1. disiplin pegawai agar makin ditingkatkan karena banyak

anggaran yang terserap lewat program dan kegiatan dalam

belanja pegawai.

 

  1. dalam mendukung kinerja dprd, perlu adanya peningkatan

mutu sumber daya manusia pada sekretariat dprd melalui

kegiatan pelatihan kantor sendiri dan pelatihan-pelatihan

lainnya.

 

  1. dalam rangka menciptakan administrasi pencatatan sipil

yang baik, pemerintah daerah provinsi kiranya

berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait

pendataan keluarga di desa-desa dan kelurahan yang belum

memiliki kartu keluarga.

 

  1. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
  2. melakukan pelatihan khusus kepada petugas pendamping

dalam program alokasi dana desa (add) guna menghindari

penyalahgunaan dana bantuan yang akibatnya berdampak

pada masalah hukum, serta mendorong bumdes untuk

berinovasi dan berkembang serta melakukan pengkajian

pemodelan bumdes.

 

  1. pemerintah provinsi agar berkoordinasi dengan pemerintah

kabupaten untuk melaksanakan musrembangdes

khusus/insidentil ditengah situasi darurat covid 19.

  1. sosial

 

  1. penambahan anggaran untuk program pembangunan rumah

tinggal layak huni (rtlh), pagu anggaran terhadap program

peningkatan kualitas pembangunan rtlh dapat ditingkatkan

seperti penambahan anggaran untuk pembuatan mck.

 

  1. bantuan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat

miskin harus tepat sasaran, sampai kepada yang berhak

menerima, terprogram dengan baik dan sustainable

(berkesinambungan), demi peningkatan kesejahteraan

rakyat.

 

  1. perlunya dukungan anggaran untuk penangangan korban

bencana alam dan bencana sosial mengingat sulawesi utara

merupakan daerah rawan bencana

 

  1. urusan kebudayaan
  2. melakukan penambahan anggaran khusus untuk pembinaan

dan pelestarian budaya, dikarenakan provinsi sulawesi

utara terdiri dari beragam suku dan etnis serta memberikan

edukasi dan pengenalan budaya dari usia dini.

 

  1. dinas terkait untuk melaksanakan kegiatan pokok pikiran

kebudayaan daerah (ppkd), agar nantinya kegiatan ini akan

dimasukkan ke aplikasi data pokok kebudayaan yang mana

data ini sebagai acuan pemberian dana apbn maupun apbd.

 

  1. urusan pilihan yang dilaksanakan

 

  1. kelautan dan perikanan
  2. pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk

membangun pabrik es di beberapa kabupaten/kota guna

meningkatkan produktifitas nelayan.

 

  1. berkoordinasi dengan dinas terkait tentang pembangunan

dermaga atau tambatan perahu/pelabuhan gt untuk para

nelayan

 

  1. pemerintah provinsi untuk selalu melakukan koordinasi

dengan pemerintah pusat terkait dengan regulasi

penerbitan izin untuk kapal perikanan.

 

  1. kebijakan pemerintah daerah terkait urusan kelautan dan

perikanan diorientasikan pada pemberdayaan nelayan kecil.

 

  1. mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi balai benih ikan yang

ada, dimana sektor perikanan merupakan salah satu produk

unggulan sulawesi utara, balai benih ikan sebagai sentral

perikanan melalui fungsinya dalam hal penerapan teknik

perbenihan ikan dan distribusi perbenihan serta pengkajian

dalam rangka meningkatkan produksi perikanan.

 

  1. pertanian, perkebunan dan peternakan
  2. pansus memberikan apresiasi untuk dinas terkait,

dikarenakan dinas terkait mampu menunjukan kinerja yang

baik di masa pandemi covid-19, untuk itu kedepan kiranya

penganggaran untuk program dan kegiatan dari dinas-dinas

ini dapat di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah.

 

  1. dinas pertanian dan peternakan serta dinas perindustrian

dan perdagangan untuk bekerja secara simultan dan

berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi

data penerima pupuk, agar data rencana definitif kebutuhan

kelompok tani (rdkk) yang dikirim ke pemerintah pusat

sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi sulawesi utara,

ini untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi

covid-19, agar ketersediaan pupuk di musim tanam

dipastikan aman.

 

  1. terkait dengan harga pupuk, kiranya dinas terkait dapat

mengawasi harga pupuk dapat merata di seluruh pelosok

kabupaten/kota yang ada di sulawesi utara, dimana pansus

menemukan bahwa harga pupuk yang ada di daerah

kepulauan harganya berbeda-beda.

 

  1. dinas terkait untuk membuat program dan kegiatan yang

baru dalam hal pengembangan pertanian di sulawesi utara

seperti tanaman porang mahkota yang dapat diekspor ke

berbagai negara.

 

  1. dinas terkait untuk selalu melakukan inovasi, dalam hal

pengembangan varites tanaman dan pengembangan dan

peremajaan alat-alat pertanian.

  1. perbaikan alat mesin pertanian dan penghapusan biaya sewa

alat pertanian dapat dibebankan pada apbd serta melakukan

perbaikan manajemen pengelolaan unit pelayanan jasa

alsintan di kabupaten/kota.

 

  1. urusan kehutanan
  2. pemerintah provinsi untuk terus melakukan pengawasan

terhadap hutan-hutan yang ada di provinsi sulawesi utara

dengan memperhatikan batas-batas hutan lindung dan

hutan produksi.

 

  1. dalam menunjang kinerja dari dinas kehutanan, perlu

adanya penganggaran untuk operasional kantor dan

pengadaan kendaraan dinas untuk kepala dinas dan enam

uptd kesatuan pengeloaan hutan (kph) provinsi sulawesi

utara serta melakukan perbaikan pada beberapa uptd kph,

seperti akses jalan masuk ke kph iv poigar.

 

  1. setelah pelimpahan kewenangan urusan kehutanan dari

kabupaten/kota kepada provinsi, ditemukan banyak asetaset baik kendaraan dinas maupun fasilitas lainnya yang

rusak, untuk itu pansus merekomendasikan agar pemerintah

provinsi dapat menganggarkan untuk perbaikan aset-aset

tersebut.

 

  1. untuk mencegah abrasi pantai dan longsor kiranya dapat

dilakukan pengadaan tanaman cemara laut dan

pembangunan penahan ombak di desa-desa yang ada di

daerah kepulauan nusa utara.

 

  1. urusan pariwisata
  2. pengelolaan promosi wisata di sulawesi utara secara masif

dan menarik dengan memanfaatkan media sosial.

 

  1. perlu adanya grand design secara makro terkait pariwisata

yang ada di sulawesi utara.

 

  1. meminta kepada pemerintah untuk lebih mempercepat

pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, diantaranya

sarana kek pariwisata likupang.

 

  1. melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif

pariwisata sulawesi utara serta penelitian terhadap minat

masyarakat terhadap pariwisata, sehingga sulawesi utara

mampu menangkap pasar pariwisata tersebut.

 

  1. urusan industri dan perdagangan
  2. agar program kegiatan lebih lagi transparan, dikarenakan

target capaian dari dinas perindustrian tercapai melebihi

target, padahal 2020 dalam pandemik covid 19, karena

keadaan dilapangan tidak sesuai dengan yang ada. dan

kedepan penyajian data harus akurat dengan keadaan yang

ada dilapangan.

 

  1. mendorong dinas terkait untuk lebih berinovasi dalam

menghadapi pandemi virus covid-19 terutama dalam usaha

makanan olahan.

 

  1. pemberian bantuan umkm untuk masyarakat tidak boleh

tumpang tindih dan harus merata di setiap kabupaten/kota.

 

  1. terkait masalah pupuk, dinas harus berkerja secara

simultan dengan dinas terkait dan melakukan pembinaan

terhadap distribusi pupuk, dimana pupuk adalah urusan

pusat dan daerah dalam mendongkrak produksi petani dan

memperbaiki tata kelolah pupuk serta memperbanyak

kios-kios saprodi di tingkat lapangan.

 

  1. dinas perdangan segera berkoordinasi dengan dinas terkait

untuk meperbaiki tata kelolah perdagangan produk antar

kabupaten/kota dan antar provinsi.

 

  1. mendorong dinas perindustrian dan perdagangan bersama
  2. msh untuk secepatnya mewujudkan pengembangan kek

bitung.

 

  1. terkait bpjs ketenagakerjaan, agar dilakukan pelayanan

terbaik dalam hal penerima manfaat dapat menerima tepat

waktu.

 

  1. urusan energi dan sumber daya mineral
  2. pemerintah provinsi perlu memfasilitasi masyarakat untuk

mendapatkan izin usaha pertambangan dan izin

pertambangan rakyat.

 

  1. penanganan konflik pertambangan wajib untuk

diselesaikan, diantaranya ganti rugi lahan dan tanaman

pertanian masyarakat atas pelaksanaan kegiatan

pertambangan di pt. sumber energi jaya minahasa selatan.

 

  1. dinas terkait agar meningkatkan pangawasan atas

pertambangan baik ijin dan pelaksanaan pertambangan

 

  1. meningkatkan pengawasan terhadap izin dan pelaksanaan

pekerjaan galian c.

 

  1. pemerintah daerah harus memperhatikan penerangan lampu

jalan yang merupakan kewenangan provinsi, dimana

ditemukan banyaknya lampu yang mati di ruas jalan provinsi.

 

  1. terkait dengan keberadaan pertambangan emas yang ada di
  2. tambang mas sangihe (tms), kiranya pengawasan dan

pengkajian dari pemerintah daerah dan provinsi dapat

dilakukan, guna menghindari permasahan dikemudain hari.

  1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

terkait bank sulut-go yang merupakan aset badan usaha milik

daerah, kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

  1. memberikan pendampingan kepada anggota dprd dalam

kegiatan reses, guna memaparkan terkait dengan penyaluran

kredit usaha rakyat (kur) dan bantuan-bantuan lainnya

untuk masyarakat.

 

  1. bank sulutgo untuk dapat memberikan pelayanan dan

fasilitas yang lebih lagi untuk masyarakat kecil seperti

memberikan pinjaman yang mudah, khususnya kepada pelaku

usaha kecil menengah (ukm), petani dan nelayan.

 

  1. pansus berharap agar bank sulutgo kedepan dapat menjadi

bank devisa, agar mampu bersaing dengan bank-bank yang ada.

 

  1. kiranya bank sulut-go dapat meningkatkan kesejahteraan

para karyawan, guna mendongkrak kinerja para pegawai itu

sendiri dan berimbas pada pelayanan yang semakin baik.

 

  1. dana csr yang di berikan oleh bank sulutgo agar lebih dapat

menyentuh langsung kepada masyarakat yang bergerak di

sektor kepemudaan dan olahraga.

 

  1. pihak bank sulut-go agar dapat menidirikan anjungan tunai

mandiri (atm) di seluruh pelosok kecamatan yang ada di

sulawesi utara, agar guru-guru dan aparat desa yang ada di

daerah terpencil tidak mengalami kesulitan dalam melakukan

transaksi.

  1. kesimpulan

setelah pansus melakukan pembahasan dengan seluruh perangkat

daerah dan melakukan peninjauan lapangan atas kinerja dari

beberapa perangkat daerah, maka pansus pembahas lkpj gubernur

sulawesi utara tahun 2020, menyimpulkan bahwa

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah, telah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang

berlaku.

 

  1. penutup

demikian laporan panitia khusus dprd provinsi sulawesi utara

pembahas laporan keterangan pertanggung jawaban kepala

daerah provinsi sulawesi utara tahun 2020 ini, untuk kiranya

menjadi bagian dari rekomendasi dprd provinsi sulawesi

utara terhadap laporan keterangan pertanggung

jawaban kepala daerah provinsi sulawesi utara

tahun 2020.

semoga tuhan yang maha kuasa memberkati segala usaha dan

kerja keras kita semua untuk kemajuan provinsi sulawesi utara

kedepan.