Nick Lomban Sorot Aktivitas AKR: Diduga Jadi Penyebab Utama Kerusakan Jalan di Bitung

NEWS39 Dilihat

manadosiana.net, BITUNG – Anggota DPRD Sulawesi Utara, Nick Adipcita Lomban, melontarkan kritik pedas terhadap aktivitas industri di Kota Bitung. Ia menuding mobilitas kendaraan berat di kawasan PT AKR Corporindo Tbk menjadi salah satu pemicu utama rusaknya infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Sorotan ini disampaikan Nick saat menggelar Reses I Tahun 2026 di Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Selasa (31/3). Menurutnya, kondisi jalan yang babak belur tidak bisa hanya menyalahkan faktor cuaca.

“Kita lihat realitanya, mobilitas kendaraan berat di titik tersebut sangat tinggi. Diduga kuat ini pemicu kerusakan jalan yang berulang. Jangan sampai industri yang untung, tapi masyarakat yang buntung karena jalan rusak,” tegas Nick.

Berdasarkan pantauan lapangan yang dilakukan legislator NasDem ini, ada beberapa titik “maut” yang kondisinya kian memprihatinkan, diantaranya di Area dengan mobilitas truk tangki dan kendaraan berat, depan Gereja Sentrum & Patung Cakalang: Pusat kota dengan kepadatan tinggi serta di depan Kodim diamana ruas strategis yang kini dipenuhi lubang menganga.

Nick menyebut, lubang-lubang ini menjadi jebakan mematikan, terutama saat hujan melanda. “Kalau motor lewat dan terperosok, risikonya fatal karena di belakang mereka biasanya ada kendaraan besar,” tambahnya.

Nick menegaskan, perusahaan besar seperti AKR tidak boleh lepas tangan. Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara operasional bisnis dan pemeliharaan fasilitas publik.

Evaluasi Tonase: Meminta instansi terkait mengecek kembali apakah beban kendaraan sesuai dengan kelas jalan.
Desak CSR Infrastruktur: Mendorong perusahaan berkontribusi nyata dalam perbaikan jalan di area operasional mereka.

Tekan BPJN: Karena berstatus jalan nasional, Nick mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) segera melakukan penambalan darurat.

Meskipun kewenangan jalan nasional berada di pusat, Nick berjanji akan menggunakan fungsi koordinasi di DPRD Provinsi untuk menekan pihak-pihak terkait.

“Kami tidak mau dengar alasan birokrasi lagi. Ini soal nyawa pengguna jalan. Pihak balai jalan harus segera turun, dan perusahaan di sekitar sini harus ikut bertanggung jawab,” pungkasnya.