manadosiana.net, MANADO – Kondisi Jalan Ir Soekarno di Kabupaten Minahasa Utara yang kian babak belur memicu “ledakan” kritik di Gedung DPRD Sulawesi Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (20/1), Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Nick Lomban, melayangkan teguran keras yang menyasar langsung performa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Bagi Nick, kerusakan jalan tersebut bukan lagi sekadar masalah estetika kota, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan pengendara yang melintas setiap hari.
Sebagai legislator yang berangkat dari Dapil Minahasa Utara dan Bitung, Nick mengaku sudah kenyang menerima “curhatan” hingga amarah warga. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Ketua Komisi III, Berty Kapojos, memikul beban moral yang besar karena Jalan Soekarno adalah jalur vital bagi konstituen mereka.
”Ibu (Kadis PUPR), mohon perhatiannya. Kerusakan jalan ini sudah sangat dikeluhkan masyarakat. Kami ini wakil rakyat dari Dapil Minut dan Bitung, jalan ini selalu dikeluhkan langsung kepada kami,” tegas Nick.
Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap bahaya yang mengintai warga akibat lubang-lubang yang menganga di jalur tersebut.
Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paat, sebenarnya mengakui bahwa pihaknya sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 1 miliar di tahun 2026 untuk perbaikan darurat. Namun, niat tersebut terganjal oleh “tembok” birokrasi.
Deicy mengungkapkan bahwa perbaikan terhambat aturan baru dari LKPP, dimana pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini harus memiliki sertifikasi kompetensi khusus serta banyak pejabat di lingkungan Dinas PUPR maupun SKPD lain yang belum memiliki sertifikat tersebut karena regulasinya terhitung baru.
Sementara, Berty Kapojos, Ketua Komisi III, turut menimpali dengan mempertanyakan kapan aksi nyata di lapangan akan terlihat. Baginya, urusan administrasi internal seharusnya sudah tuntas sebelum masyarakat menjadi korban.
”Anggarannya ada, lalu pelaksanaannya kapan? Masyarakat sudah banyak bertanya-tanya dan bosan menunggu,” ujar Berty.
Kini, Nick Lomban dan jajaran Komisi III menagih komitmen Dinas PUPR untuk segera memecahkan kebuntuan regulasi tersebut. Pesannya jelas: Nyawa pengendara di Jalan Ir Soekarno jauh lebih berharga daripada urusan sertifikasi meja kerja.
Komentar