manadosiana.net, BITUNG – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Nick Adipcita Lomban, turun ke lapangan guna menyerap aspirasi dalam agenda Reses I Tahun Sidang 2026, Selasa (31/4/2026).
Persoalan infrastruktur, terutama “wajah” jalanan Bitung menjadi menu utama dalam pertemuan tatap muka tersebut. Nick, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara-Bitung, mendapati kenyataan bahwa narasi pembangunan seringkali kontras dengan realitas di aspal panas.
Bagi masyarakat Bitung, musim hujan bukan sekadar berkah bagi nelayan, melainkan horor bagi pengendara. Lubang-lubang jalan yang menganga kerap tertutup genangan air, menjelma menjadi jebakan maut bagi pengendara roda dua.
“Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau hujan, lubang tidak kelihatan karena tertutup air. Banyak pengendara motor yang terjatuh,” keluh salah satu warga Maesa di hadapan Nick Lomban.
Kondisi ini tak hanya soal kenyamanan, tapi juga menyentuh aspek ekonomi. Bitung, yang dikenal sebagai Kota Cakalang sekaligus pusat industri perikanan dan logistik, sangat bergantung pada kelancaran arus transportasi. Jika akses utama terhambat oleh kerusakan infrastruktur, maka distribusi barang dan aktivitas harian warga menjadi taruhannya.
Nick Lomban tidak sekadar duduk di belakang meja. Politikus Partai NasDem ini melakukan pantauan langsung di sejumlah titik strategis. Hasilnya, ia menemukan sebaran kerusakan yang merata di titik-titik vital Kota Bitung.
Beberapa lokasi yang menjadi sorotan tajam antara lain:
Depan Gereja Sentrum: Titik kumpul massa dan pusat kegiatan religi.
Kawasan Patung Cakalang: Ikon kota yang kini dikelilingi aspal rusak.
Depan Markas Kodim: Ruas strategis yang seharusnya memiliki standar keamanan tinggi.
Kawasan AKR: Area dengan mobilitas kendaraan berat yang intens.
“Dari hasil pantauan di lapangan, terdapat banyak sekali titik jalan berlubang. Ini sangat mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ujar Nick di sela-sela kegiatannya.
Masalah klasik dalam pembangunan infrastruktur di daerah adalah tumpang tindih kewenangan. Nick menjelaskan bahwa jalan-jalan protokol yang mengalami kerusakan parah tersebut mayoritas berstatus Jalan Nasional. Secara administratif, kewenangannya berada di tangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), bukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Namun, Nick menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan bukan alasan bagi legislator untuk angkat tangan. Ia menyatakan akan menggunakan fungsi pengawasan dan koordinasi untuk “menekan” instansi terkait.
“Memang secara kewenangan bukan di provinsi, tetapi kami memiliki fungsi koordinasi dengan BPJN. Kami mendorong mereka untuk segera melakukan perbaikan. Minimal, lubang-lubang tersebut ditutup (patching) terlebih dahulu karena risikonya sangat tinggi,” tegas Nick.
Ia juga memberikan klarifikasi mengenai status jalan provinsi di wilayah Bitung. Menurutnya, sebagian besar jalan provinsi kini telah beralih status menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bitung dan sebagian besar telah diperbaiki. Ruas yang tersisa di bawah tanggung jawab provinsi hanya tinggal beberapa titik, seperti ruas Danowudu yang tembus ke Jalan Sarundajang dan Jalan 46.
Meski masalah lubang jalan yang banyak di keluhkan, reses kali ini juga memotret kegelisahan warga terkait fasilitas pendukung lainnya. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di beberapa ruas gelap memperparah risiko kecelakaan dan kerawanan kriminalitas pada malam hari.
Warga juga menuntut peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal dan responsif terhadap keluhan warga di tingkat bawah. Aspirasi ini mencakup fasilitas kesehatan hingga perbaikan drainase untuk mencegah banjir yang kerap melanda pemukiman saat intensitas hujan tinggi.
Nick Lomban berjanji bahwa seluruh catatan dari Kecamatan Maesa ini tidak akan berakhir di tumpukan kertas laporan reses semata. Ia berkomitmen membawa isu ini ke dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk diprioritaskan dalam penganggaran maupun koordinasi lintas sektor.
“Kegiatan reses ini adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Kami akan memastikan setiap suara masyarakat diakomodasi secara tepat agar pembangunan di Sulawesi Utara, khususnya Bitung, bersifat berkelanjutan dan dirasakan langsung manfaatnya,” tutup Nick.
Turunnya Nick Lomban ke lapangan menggarisbawahi satu masalah fundamental: sinkronisasi pembangunan. Ketika masyarakat berteriak soal jalan rusak, mereka tidak peduli apakah itu jalan nasional, provinsi, atau kota. Yang mereka tahu, negara harus hadir memberikan keamanan berkendara.
Langkah Nick untuk mendesak BPJN adalah ujian bagi fungsi representatif anggota dewan. Di tengah ambisi Sulawesi Utara menjadi gerbang ekonomi di Pasifik, lubang-lubang di jalanan Bitung adalah ironi yang harus segera ditambal—baik dengan aspal maupun dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
