manadosiana.net, MANADO — Keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengalihkan sumber impor minyak dan gas (migas) ke Amerika Serikat (AS) dinilai sebagai langkah strategis yang sangat tepat. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi jitu dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global, terutama menyusul ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pasokan energi dunia.
Pakar ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, menyatakan bahwa meski cadangan migas AS mengalami fluktuasi, dominasi ekonomi dan ketersediaan sumber daya di sana masih jauh lebih stabil dibandingkan kawasan konflik.
“Ekonomi dunia masih didominasi oleh Amerika, termasuk sumber daya alamnya. Langkah Presiden Prabowo menjalin kesepakatan (agreement) dengan AS adalah keputusan tepat di saat stabilitas di kawasan lain terganggu,” ujar Robert dalam diskusi bertajuk “Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana” di Manado, Rabu (4/3/2026).
Robert menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz berisiko memicu lonjakan harga minyak mentah global secara drastis. Jika Indonesia terus bergantung pada pasokan dari Timur Tengah tanpa alternatif, risiko kelangkaan dan kenaikan harga BBM di dalam negeri menjadi tak terelakkan.
“Selat Hormuz adalah urat nadi perdagangan minyak. Jalur alternatif memang ada, namun jaraknya lebih jauh sehingga biaya logistik membengkak. Pengalihan ke AS memitigasi risiko lonjakan biaya tersebut,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Pakar Energi Unima, Reynaldo J. Saliki, menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor. Menurutnya, ketergantungan pada satu wilayah geografis saja sangat berisiko bagi kedaulatan energi nasional.
“Diversifikasi ke Amerika Serikat mengurangi risiko ketergantungan kita pada satu kawasan. Di tengah konflik geopolitik dan transisi energi, program swasembada energi yang tertuang dalam Asta Cita Prabowo-Gibran menjadi sangat relevan untuk menjaga stabilitas domestik,” jelas Reynaldo.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik yang juga Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit), Anggela A. Adam, menyoroti sisi efisiensi anggaran. Ia membandingkan kebijakan ini dengan ketergantungan Indonesia pada Singapura di masa lalu yang dinilai merugikan.
“Bertahun-tahun kita bergantung pada Singapura yang sebenarnya tidak memiliki sumber daya alam sendiri. Mereka mengimpor lalu menjual kembali ke kita dengan harga industri yang jauh lebih tinggi. Beralih langsung ke negara produsen seperti AS jauh lebih menguntungkan secara biaya,” papar Anggela.
Anggela menegaskan bahwa swasembada energi bukan sekadar wacana politik. Program ini merupakan prioritas terencana yang dibuktikan dengan penguatan infrastruktur, seperti pembangunan Kilang Balikpapan dan target cadangan energi nasional hingga 90 hari.
“Ini adalah visi jangka panjang. Meski implementasinya bertahap dan mungkin tidak mencapai 100% dalam lima tahun, pemetaan dan langkah nyatanya sudah terlihat jelas dalam kerangka Asta Cita,” pungkasnya.
Komentar