JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas percayakan James Alexander Kaihatu nahkodai Balai Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Acara pelantikan dilaksanakan di Graha Pengayoman oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta,. S.I.K, S.H., M.H pada Senin 13 Januari 2025, yang dilaksanakan di Graha Pengayoman.
Nico berharap pejabat yang bari dilantik memahami secara mendalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diemban, termasuk batasan-batasan yang harus dipatuhi. Menjalankan pelaporan secara lisan dan tertulis agar setiap langkah dan kegiatan dapat diketahui oleh pimpinan secara transparan.
“Menguatkan aspek komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, karena keberhasilan kerja sangat bergantung pada tiga elemen tersebut,” tegasnya.
Dia juga menekankan untuk pentingnya membangun kebersamaan, memperkuat komitmen, serta menjalankan tindakan nyata untuk mendukung tercapainya visi kementerian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Berikut arahan penting Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yakni:
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan transformasi digital secara maksimal.
- Menjalankan tugas dengan baik dalam konteks promosi dan mutasi, memastikan profesionalisme tetap terjaga.
- Berdoa dan berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada para pejabat dalam menjalankan tugas ke depan.
Dengan pelantikan ini, diharapkan seluruh pejabat mampu menunjukkan dedikasi dan integritas tinggi demi meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan visi besar Kementerian Hukum.
dihadiri oleh para pejabat tinggi kementerian, keluarga dari para pejabat yang dilantik, serta tamu undangan lainnya.
Sebelumnya, James Alexander Kaihatu telah dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta,. S.I.K, S.H., M.H pada Senin 13 Januari 2025, yang dilaksanakan di Graha Pengayoman.
James Alexander Kaihatu menggantikan Wahju Prihandono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara selama dua tahun (2022 – 2024). (*/Eboy)
Komentar