manadosiana.net, MANADO – Masa reses pertama tahun sidang 2026 menjadi momentum krusial bagi para legislator dari Dapil Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung untuk menyerap aspirasi langsung dari konstituen.
Meski terdapat penyesuaian durasi dan anggaran, komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Reses di awali, oleh Anggota DPRD Sulut, Berty Kapojos dari PDI Perjuangan): Fokus Infrastruktur Pesisir
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, melaksanakan reses di Desa Wisata Darunu, Minahasa Utara. Kehadiran politisi senior ini disambut antusias oleh warga pesisir yang menggantungkan harapan pada perbaikan fasilitas publik.
Aspirasi Utama:
Sektor Kelautan: Pengadaan rumpon untuk meningkatkan produktivitas nelayan.
Infrastruktur Dasar: Perbaikan bak penampung air bersih pasca-longsor, pembuatan sumur bor, pemasangan jalan paving, serta pembangunan jalan perkebunan di Desa Bulo.
Lingkungan & Sosial: Pengadaan bank sampah, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan peningkatan sarana pendidikan.
Berty menegaskan bahwa seluruh usulan ini akan dimasukkan dalam skema penganggaran APBD 2027. Ia juga menyoroti durasi reses yang kini dipangkas menjadi empat hari, namun memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan maksimal terutama di tengah masa Musrenbang.
2. Pricilla Cindy Wurangian (Partai Golkar): Pemberdayaan Ekonomi & Sosial
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV, Pricilla Cindy Wurangian memfokuskan serapan aspirasinya pada penguatan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sosial di wilayah Minut-Bitung.
Aspirasi Utama:
Ekonomi Kreatif: Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk bidang tata boga, katering, pertukangan, menjahit, hingga penyewaan tenda.
Pendidikan: Bantuan studi untuk jenjang SMP, SMA, hingga perguruan tinggi (S1/S2).
Kesehatan: Perbaikan layanan BPJS Kesehatan terkait ketersediaan obat dan rawat inap, serta bantuan alat kesehatan seperti kursi roda.
Infrastruktur: Pembangunan tanggul penahan longsor dan perbaikan fasilitas di SMK Pelita Bahari.
Pricilla berkomitmen mengawal usulan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat direalisasikan secara bertahap.
3. Hendry Walukow (Partai Demokrat): Legalitas Tambang Rakyat
Anggota Fraksi Demokrat, Hendry Walukow, melakukan kunjungan ke Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, yang merupakan sentra pertambangan rakyat.
Aspirasi Utama:
Payung Hukum: Warga meminta pemerintah, khususnya Gubernur, memberikan perhatian serius terkait legalitas dan izin aktivitas tambang.
Infrastruktur Lingkar Tambang: Perbaikan akses jalan di wilayah operasional tambang.
Walukow menekankan bahwa lokasi tambang di Tatelu memiliki multiplier effect ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar, sehingga regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk melindungi mata pencaharian warga.
Adapun Reses yang dilaksanakan Abggota DPRD Sulut, Nick Adipcita Lomban. Legislator Partai NasDem Urgensi Perbaikan Jalan Nasional
Nick Lomban menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kota Bitung yang memprihatinkan. Berdasarkan pantauan langsung, banyak titik jalan berlubang yang membahayakan nyawa pengendara, terutama saat musim hujan.
Titik Kerusakan Vital:
Kawasan depan Gereja Sentrum dan Patung Cakalang.
Area depan Markas Kodim dan kawasan industri AKR.
Tanggapan & Langkah:
Nick menjelaskan bahwa banyak jalan rusak tersebut berstatus Jalan Nasional di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Ia berjanji akan menggunakan fungsi koordinasi untuk mendesak BPJN segera melakukan perbaikan (patching). Selain itu, ia mencatat keluhan terkait minimnya PJU dan buruknya drainase yang memicu banjir.
5. Hillary Julia Tuwo (PSI): Perbaikan Akses di Kota Bitung
Hillary Julia Tuwo melaksanakan reses di wilayah Kota Bitung dan Minahasa Utara dengan fokus pada infrastruktur dasar.
Aspirasi Utama:
Warga di Kecamatan Matuari dan sekitarnya mengeluhkan kondisi jalan rusak yang menghambat mobilitas ekonomi.
Masyarakat mengharapkan adanya program pemberdayaan yang lebih menyentuh lapisan bawah.
Secara garis besar, hasil reses I tahun 2026 di Dapil Minut-Bitung menunjukkan bahwa infrastruktur jalan, legalitas ekonomi rakyat (tambang/nelayan), dan akses kesehatan masih menjadi persoalan mendasar. Para legislator berjanji untuk membawa catatan-catatan ini ke meja pembahasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara guna memastikan pembangunan yang lebih sinkron dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
