manadosiana.net, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) resmi menyetorkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 dalam rapat pleno terbuka yang digelar KPU RI di Jakarta, Rabu (17/12).
Ketua KPU Sulut, Kenly M. Poluan, hadir langsung mendampingi Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Lanny Ointu. Kehadiran mereka merupakan bagian dari sinkronisasi data daerah ke level nasional guna memastikan akurasi daftar pemilih tetap terjaga.
Rincian Data Pemilih di Sulawesi Utara
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama KPU RI tersebut, KPU Sulut memaparkan potret terbaru demografi pemilih di Bumi Nyiur Melambai.
Berdasarkan hasil pemutakhiran terbaru, tercatat ada 2.003.391 pemilih di Sulawesi Utara. Jika dibedah berdasarkan jenis kelamin, angkanya adalah sebagai berikut:
-
Pemilih Laki-laki: 1.011.697 jiwa
-
Pemilih Perempuan: 991.694 jiwa.
Angka Nasional Capai 211 Juta Pemilih
Secara kolektif, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memimpin penetapan angka nasional yang mencakup data dari seluruh provinsi serta pemilih di luar negeri.
Total pemilih nasional untuk Semester II 2025 kini berada di angka 211.865.861 orang. Mayoritas berasal dari pemilih dalam negeri sebanyak 209,9 juta jiwa, sementara sisanya merupakan warga negara Indonesia yang berada di mancanegara.
Berikut adalah rincian data pemilih nasional:
Dalam Negeri 209.975.254
Luar Negeri 1.890.607. Total 211.865.861
Agenda ini bukan sekadar rutinitas administratif. Penetapan PDPB merupakan instrumen krusial bagi KPU untuk menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap terdata, sekaligus menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS).
“Langkah ini adalah komitmen kami untuk menjaga akurasi dan transparansi data. Data yang mutakhir adalah fondasi utama bagi pemilu yang berkualitas dan akuntabel,” tulis pernyataan resmi KPU dalam rilisnya.
Selain jajaran komisioner KPU RI—termasuk Betty Epsilon Idroos hingga Idham Holik—pleno ini juga dikawal ketat oleh Bawaslu RI serta perwakilan partai politik untuk memastikan validitas data sebelum digunakan dalam kontestasi politik mendatang.
Komentar