MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Sulut menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pengadaan dan Pengelolaan Logistik.
Kegiatan pada hari ini juga menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai Pengelolaan Logistik Pilkada.
Sesi pertama dibuka dengan pemaparan materi oleh Kabinda Sulut Brigjen TNI Raymond Marajahan, yang dilanjutkan oleh Danlanud Sri Letnan Kolonel Hetly Brinner Kawet dan Danlantamal Kolonel Moh Noordin Mutoqien. Pemaparan ini dimoderatori oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya KPU Sulut Aminuddin Ilolu.
Setelah sesi pertama berakhir kemudian dilanjutkan paparan oleh Kabag Pengelolaan Logistik Setjen KPU Adrian melalui aplikasi zoom yang membahas persiapan logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sesi ini dimoderatori oleh Kasubbag Logistik KPU Sulut Rudy Lalonsang. Beliau menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan ketersediaan dan distribusi logistik berjalan lancar.
Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, memberikan catatan dan evaluasi mengenai sumber daya manusia di kabupaten/kota terkait bendahara, PPK, dan PPBJ. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim verifikator pengadaan serta komunikasi yang baik dengan pimpinan, loyalitas, dan integritas.
Di penghujung kegiatan, beberapa pengarahan penting disampaikan oleh para Anggota KPU Sulut Salman Saelangi yang memberikan catatan dan evaluasi mengenai anggaran hibah yang telah diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Kemudian arahan dari Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon yang menyampaikan mengenai pentingnya tindak lanjut dari rakor, identifikasi, dan mitigasi risiko terkait logistik.
Rakor ditutup oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dengan memberikan evaluasi mengenai perencanaan pengelolaan logistik, perbaikan masalah logistik sebelumnya, identifikasi setiap sub-tahapan yang akan dijalani, memaksimalkan waktu yang ada, serta pentingnya tim sekretariat masuk dalam tim quality control. Poluan juga berharap semua rekomendasi dan evaluasi pada rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh para peserta untuk kelancaran Pilkada 2024.
