MANADO – Ismail Dahab Menyentil Permasalahan Stunting dalam Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut Bersama dinas Kesehatan Provinsi Sulut.
“Kalau saya pelajari ada 21,3%, kemudian ada 10 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan cukup tinggi, untuk tahun 2024 ini apa strategi, serta kordinasi dari pihak dinas Provinsi dan kabupaten dalam menurunkan angka stunting,” Tanya Ismail dalam rapat RDP Komisi IV, Senin (10/06/2024) Ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Menyambung Pertanyaan tersebut kepala dinas kesehatan, dr. Debie Kalalo menjawab, terkait upaya dari dinas kesehatan mengenai Stunting sudah dibentuk tim terpadu stunting lintas sektor, baik provinsi maupun kabupaten kota, Sudah meliputi lintas sektor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
“Ada beberapa kegiatan terpadu
Langsung untuk kabupaten kota, puskesmas salah satunya pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi berkordinasi dengan dinas kabupaten kota,” ujar dr Debie,
Kembali Ismail memotong jawaban dr Debie dengan bertanya mengenai data stunting di tahun 2024.
Jawab lagi dr Debie. Untuk mengetahui hasil data tersebut, harus Melalui survei dan data dilakukan secara nasional yaitu melalui survei kesehatan nasional dan pada tahun 2023 mendapat 21,3%.
“Untuk di tahun 2024 Itu datanya ada tetapi berbeda terkait cara pengambilan datanya, namun survei tetap dilakukan secara nasional dan yang diambil untuk perbulan memang langsung kepada by name & adress, disini data yang ada saat ini penarikannya pertanggal akhir Maret 2024 Karena dimulai pengukuran pada bulan februari, dan angka stunting mencapai 1,88% untuk balita,” jelas dr Debie
Tanya Ismail lagi “Apakah karna budaya masyarakatnya atau jangkauan pelayanan kesehatan yang terlalu jauh, Selama di bulan Januari sampai Mei khasus penanganannya berapa dan perkembangannya bagaimana,” kata Ismail .
Jawab kadis lagi Ada permasalahan permasalahan di tingkat kabupaten kota . Kemudian Penilaian terhadap balita ini ada yang tidak sampai 100% dan yang masuk belum semua.
Selanjutnya diketahui untuk mempersingkat waktu data akan diberikan secara tertulis oleh dinas kesehatan kepada DPRD sulut, agar dipelajari lebih lanjut.
