manadosiana.net, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 sebesar Rp4.002.630. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 6,018% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang tercatat di level Rp3.775.425.
Keputusan tersebut diteken langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, melalui Keputusan Gubernur Sulut Nomor 404 Tahun 2025 di Wisma Negara Bumi Beringin, Sabtu (20/12/2025).
Penetapan ini merujuk pada regulasi pengupahan terbaru yang tertuang dalam PP No. 21/2023.Rincian Kenaikan UMP dan UMSPSecara nominal, upah minimum di Bumi Nyiur Melambai mengalami eskalasi sebesar Rp227.205.
Dalam formulasi perhitungannya, Pemerintah Daerah menggunakan variabel Alpha 0,8.Tak hanya UMP, Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 yang dipatok pada angka Rp4.102.696.
Sektor-sektor yang masuk dalam klasifikasi ini meliputi industri ekstraktif seperti pertambangan bijih logam, minyak bumi, gas alam, hingga sektor penyediaan energi (listrik dan uap panas).
“Ketentuan ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026. Kami berharap kenaikan ini mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tren pertumbuhan ekonomi daerah yang positif,” ujar Yulius dalam keterangan resminya.
Yulius menegaskan bahwa nominal Rp4 juta tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara itu, untuk tenaga kerja yang telah mengabdi di atas satu tahun, perusahaan diwajibkan menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) secara internal.
Pemerintah Provinsi meyakini bahwa penyesuaian upah ini tidak akan menggerus daya saing industri lokal. Optimisme ini didasari oleh performa ekonomi Sulawesi Utara yang saat ini konsisten berada di jajaran 10 besar pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan (year-on-year).
“Kenaikan ini merupakan jalan tengah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif bagi para pelaku usaha di Sulawesi Utara,” tambahnya.
