Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Louis Schramm menyampaikan komitmen kuatnya dalam memperkuat integritas dan mendukung penuh upaya pencegahan korupsi di daerah.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26/11/2025) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari KPK, Ibnu Basuki Widodo sebagai Wakil Ketua KPI RI, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, staf khusus gubernur, dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD Sulut.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus turut memberikan dukungan melalui kehadiran Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang mewakili pemerintah provinsi.
Louis Schramm menilai bahwa pertemuan ini sangat penting sebagai bentuk konsolidasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan bahwa korupsi, gratifikasi, dan praktik suap merupakan ancaman serius bagi pembangunan daerah.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Kami di DPRD berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan seluruh kebijakan publik berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Pimpinan Komisi IV DPRD Sulut saat diwawancarai media ini.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi yang harus diperkenalkan sejak dini, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Menurutnya, membangun budaya integritas adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas pembangunan Sulawesi Utara ke depan.
“Pendidikan antikorupsi harus menjadi gerakan bersama. Jika integritas dibangun dari awal, maka kita bisa meminimalkan potensi pelanggaran dan menciptakan pemerintahan yang melayani masyarakat secara profesional,” tambah Legislator Dapil Kota Manado itu.
