Manadosiana.net, Tapanuli – Pasca kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di Kawasan Danau Toba, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Toba berharap pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah strategis. Hal itu dimaksud dengan upaya percepatan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba sehingga mampu mendongkrak perekonomian dari sektor pariwisata.
Selain itu, GAMKI Toba juga mendukung percepatan pembangunan pariwisata Kawasan Danau Toba berbasis budaya dan kearifan lokal. Pun salah satu bentuk upaya GAMKI Toba dengan melakukan webinar tentang sadar wisata dan memasang spanduk di berbagai lokasi berisikan aspirasi kepada pemerintah dan masyarakat.
“Salah satu langkah penting membangun pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal adalah dengan melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan wisata, melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda), ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menteri Pariwisata harus mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian kearifan lokal,” kata Ketua DPC GAMKI Toba, Mekar Sinurat di Balige, Rabu (6/1/2021).
Bahkan, GAMKI juga mengajak semua stakeholder di Kawasan Danau Toba, khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Kawasan Danau Toba untuk fokus mengembangkan pariwisata dengan berbasis pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat lokal.
“Kita harus membangun gerakan sadar wisata dengan pendekatan budaya yang ramah terhadap wisatawan lokal dan mancanegara. Pemerintah dan pelaku wisata perlu menyediakan fasilitas dan pelayanan yang membuat wisatawan dapat nyaman dan betah berwisata di Danau Toba serta tidak kesulitan mencari fasilitas tersebut di saat dibutuhkan,” ujarnya.
Sebagai contoh antara lain, fasilitas kamar mandi atau WC umum, mushola ataupun ruang berdoa, rumah makan yang menyediakan makanan halal ataupun untuk vegetarian, fasilitas untuk disabilitas, ruang menyusui, dan lainnya.
“Pemerintah harus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku wisata tentang bagaimana membangun kawasan wisata yang ramah kepada wisatawan dari berbagai latar belakang daerah, agama, suku, negara, dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Kami yakin, masyarakat cepat atau lambat akan bisa menyesuaikan dengan standar wisata yang dibuat oleh pemerintah,” tambahnya.
Terpisah, Sekretaris DPP GAMKI Bidang Pariwisata, Claudia Rande Sumomba berharap pemerintah dapat melakukan pemulihan terhadap pariwisata Indonesia dengan memperhatikan esensial yakni keamanan dan kenyamanan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
“Keamanan yang bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan konsep Cleanliness, Health, Safety, and Environmental (CHSE) di setiap daerah wisata, baik yang sudah terkenal ataupun yang masih dalam tahap pengembangan dan berada di daerah yang jauh dari kota-kota besar,” kata Claudia di Jakarta.
Jika dari segi kenyamanan, lanjut Claudia, tidak hanya kenyamanan secara jasmani tetapi juga batiniah. Hal tersebut akan berujung kepada pelayanan luar biasa (unbelievable service level) bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat.
“Penting untuk menjual value unique di masing-masing tempat wisata dengan peningkatan kualitas SDM penduduk lokal, produk hasil kearifan lokal, dan budaya lokal. Dimulai dari promosi agar wisatawan tertarik untuk datang, pelayanan dan pengalaman selama berwisata, fasilitas hiburan wisata dan beribadah, serta kemudahan akses menuju tempat wisata,” jelasnya.
Semua konsep pengembangan ini membutuhkan penyuluhan, pelatihan, dan kerjasama mulai dari hulu ke hilir, yakni di antara institusi pemerintah pusat, daerah, pelaku wisata, serta penduduk setempat atau masyarakat lokal.
“Dengan pelayanan secara holistik yang dilakukan oleh semua stakeholder di kawasan wisata, kita berharap para wisatawan akan nyaman dan tertarik untuk datang kembali, bahkan ikut membantu untuk mempromosikan berbagai tempat wisata di Indonesia,” pungkasnya.
(***/Anes Tumengkol)
