Minahasa, 26 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan lewat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tahap II dan III penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025 yang digelar di Café Anos Tondano, Selasa (26/08).
Kegiatan ini menghadirkan lintas pemangku kepentingan, di antaranya perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, serta perwakilan masyarakat. Forum diskusi tersebut menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi masalah, berbagi gagasan, dan menyelaraskan program pembangunan perumahan yang lebih terintegrasi.
Beberapa poin strategis mengemuka dalam diskusi, seperti keterjangkauan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perbaikan sarana-prasarana permukiman, upaya penanganan kawasan kumuh, serta pentingnya sinergi lintas sektor agar kebijakan tidak berjalan parsial.
Kepala Dinas Perkim Minahasa, Nofry Lontaan, menegaskan bahwa penyusunan RP3KP bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan sebuah dokumen strategis yang akan mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Minahasa dalam jangka menengah maupun panjang.
Syukur kepada Tuhan, pelaksanaan FGD ini dapat berjalan lancar. Melalui forum ini, kami menerima banyak masukan berharga yang akan memperkaya substansi RP3KP. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman bersama agar pembangunan kawasan permukiman di Minahasa lebih terarah, ramah lingkungan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Lontaan.
Ia menambahkan, pembangunan perumahan yang berkelanjutan tidak dapat ditopang hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan kerja sama erat dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kalangan swasta, hingga masyarakat sendiri.
Dengan adanya RP3KP, kita akan memiliki peta jalan pembangunan yang jelas dan terukur. Harapannya, kualitas hidup masyarakat meningkat dan Minahasa bisa terus bergerak menuju daerah yang lebih maju serta sejahtera,” tandasnya.
Penyusunan RP3KP Minahasa 2025 ini juga menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang perumahan. Dengan demikian, Minahasa diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengintegrasikan pembangunan permukiman layak huni sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.(Andreano)
Komentar