manadosiana.net, MANADO – Jeritan warga delapan desa di Kecamatan Siau Barat Utara (Sibarut), Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut), soal akses pendidikan dan infrastruktur akhirnya masuk ke telinga legislator Sulut.
Mereka menghadapi masalah klasik wilayah kepulauan, ketiadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, membuat kegiatan belajar mengajar hingga distribusi logistik menjadi mimpi buruk.
Kondisi tersebut diungkap oleh Anggota DPRD Sulut, Vionita Kuera, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) pada Kamis (30/10/2025).
Vionita mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut agar serius memperhatikan Sibarut, terutama karena masyarakat setempat sudah berkorban menyiapkan lahan untuk pembangunan SMK.
Sebagai untusan rakyat di parlemen, dia menyoroti masalah utama yang dihadapi Sibarut. Menurutnya, anak-anak dari delapan desa harus menempuh jarak jauh demi mengejar pendidikan kejuruan.
“Kondisi infrastruktur seperti akses jalan, sungguh sangat memperihatinkan. Mereka butuh perhatian lebih dari pemerintah provinsi,” kata Legislator Partai Golkar Dapil Nusa Utara ini.
Ia menjelaskan, anak-anak harus menyeberang ke Siau Barat Selatan untuk SMK. Kerinduan masyarakat di Sibarut sangat besar, berharap ada SMK di kecamatan mereka.
Menariknya, lokasi untuk pembangunan sekolah itu sudah tersedia.
“Kalau lokasi, kata masyarakat di sana ada lokasi yang akan disediakan, tapi mohon support dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi,” tegasnya.
Tidak hanya pendidikan, buruknya akses jalan juga berdampak pada program prioritas pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Vionita, medan yang dilalui pengantar MBG sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan, satu desa, Dera Nameng di Kecamatan Siau Barat, tidak bisa dijangkau oleh dapur Sibarut.
“Karena aksesnya lebih dekat dan sering dilalui dari Siau Timur yang memadai, oleh karena itu untuk MBG-nya diambil dari dapur Siau Timur,” jelasnya.
Menanggapi desakan DPRD, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Femmy Suluh, memberikan jawaban yang mungkin belum memuaskan warga Sibarut.
Pembangunan fasilitas SMK di Siau Barat Utara baru akan diusulkan pada tahun anggaran 2026.
Suluh beralasan, Pemprov saat ini sedang fokus menyelesaikan program revitalisasi di tahun anggaran 2024.
“Sekolah yang Ibu Vionita sampaikan tadi yang di Siau. Untuk yang lain (pembangunan fasilitas SMK) itu diusulkan di tahun 2026,” kata Femmy.
Kadis Dikda juga mengingatkan sekolah-sekolah agar segera memperbaiki kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sebab Dapodik adalah satu-satunya sumber data valid untuk penarikan dan pemberian bantuan.
“Untuk program revitalisasi yang berjalan di tahun anggaran ini di Provinsi Sulut khusus sekolah-sekolah, SMA dan SMK ada SLB, ada 91 sekolah dengan total anggaran Rp140 miliar,” tutupnya.
Komentar