manadosiana.net, MANADO – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membedah rencana kerja tahun anggaran 2026. Dalam rapat yang digelar Senin (19/1), terungkap adanya penyusutan anggaran yang cukup signifikan.
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menyatakan RDP ini krusial untuk memastikan setiap rupiah dalam program Dinas PMD tepat sasaran, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.
Adapun sejumlah poin penting terkait postur anggaran Dinas PMD Sulut untuk tahun 2026, diantaranya dampak Efisiensi Pusat, Anggaran Terpangkas Rp 2 Miliar
Kepala Dinas PMD Sulut, Darwin Muksin, mengungkapkan bahwa total pagu anggaran yang dikelola instansinya tahun ini sebesar Rp 9.291.920.000. Angka ini merosot dibanding tahun sebelumnya.
“Ada penurunan sekitar Rp 2 miliar. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak langsung ke tingkat provinsi,” ujar Darwin di hadapan anggota dewan.
kemudian pemerintah Fokus pada Belanja Pegawai dan Operasional. Dari total dana Rp 9,2 miliar tersebut, porsi terbesar masih dialokasikan untuk kebutuhan rutin organisasi:
Belanja Operasi: Rp 9 miliar, Belanja Pegawai (Gaji & Administrasi) sebesar Rp 5,22 miliar serta Belanja Barang dan Jasa: Rp 4,07 miliar.
Selanjutnya soal pemberdayaan Lembaga Adat dan PKK Paling Jumbo. Meski secara total mengalami penurunan, Darwin merinci bahwa sektor pemberdayaan masyarakat tetap mendapat porsi yang cukup besar, yakni Rp 2,674 miliar.
Besarnya angka di pos ini diperuntukkan bagi penguatan lembaga kemasyarakatan, khususnya untuk mendukung operasional PKK dan Posyandu di Sulawesi Utara. Selain itu, terdapat alokasi belanja modal sebesar Rp 534 juta yang juga diarahkan untuk menunjang kegiatan PKK.
Adapun terkait rincian program kerja Lainnya. Dinas PMD Sulut mencatat ada 1 program utama yang dijabarkan ke dalam 7 kegiatan dan 25 sub-kegiatan. Beberapa di antaranya meliputi:
Program Administrasi Pemerintahan Desa: Rp 430 juta dan Program Kerja Sama Desa: Rp 97 juta serta Belanja Langsung Masyarakat Berkisar antara Rp 107 juta hingga Rp 130 juta di beberapa bidang.(***)
Komentar