Dandim 1302/Minahasa Sambut Kunjungan Kerja Menteri Kehutanan RI di Langowan Timur

Kodim 1302 Minahasa

MINAHASA RAYA44 Dilihat

Fokus pada Restorasi Ekosistem dan Ekonomi Hijau

Minahasa, ManadoSiana – Komandan Kodim (Dandim) 1302/Minahasa, Letkol Inf Bonaventura Ageng Fajar Santoso, menyambut langsung kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di wilayah Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026).

Kunjungan yang dimulai pada pukul 11.54 WITA ini dipusatkan di kawasan konservasi dan restorasi lingkungan di Desa Temboan dan sekitarnya, Kecamatan Langowan Selatan. Agenda utama meliputi peninjauan kegiatan restorasi hutan, penyerahan Surat Keputusan (SK) kehutanan sosial, penanaman mangrove, serta pelestarian satwa sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kehutanan didampingi sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Rainier Nicko Dondokambey, pendiri Masarang Foundation Willie Smits, Ketua Yayasan Aulia Reinozha, serta perwakilan Kementerian Kehutanan dan unsur pimpinan daerah lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda dan pemerintah daerah, di antaranya Asisten II Pemkab Minahasa Dr. Arodi Tangkere, Camat Langowan Selatan Ir. Sisca Maseo, unsur TNI-Polri, serta aparat desa dan masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam program konservasi.

Rangkaian Kegiatan Lapangan,Kegiatan diawali dengan kunjungan Menteri Kehutanan ke Sentral Pembibitan (Nursery) di Desa Palamba, yang menjadi pusat penyediaan bibit tanaman untuk program rehabilitasi hutan. Dalam kesempatan itu, Menteri meninjau fasilitas pembibitan serta proses produksi bibit unggul yang akan digunakan dalam kegiatan penghijauan di kawasan Temboan Masarang.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Basecamp Temboan yang dikelola oleh Masarang Foundation sebagai pusat operasional kegiatan konservasi. Dari lokasi tersebut, Menteri bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik strategis, di antaranya area Replanting dan Parakito yang merupakan kawasan restorasi hutan berbasis pengelolaan lahan berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan berlanjut ke kawasan Benni’s Forest, sebuah area hutan yang telah direhabilitasi dan dikelola sebagai pusat pelestarian keanekaragaman hayati. Di lokasi ini, Menteri juga melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi ekosistem melalui tower pengamatan yang digunakan untuk monitoring flora dan fauna.

Tidak hanya itu, Menteri Kehutanan juga meninjau fasilitas Patrol Beach House dan Hatchery Penyu, yang berfungsi sebagai pusat perlindungan satwa laut, khususnya penyu, sekaligus lokasi patroli dalam rangka penegakan hukum lingkungan.

Dorong Model Ekonomi Hijau Berbasis Masyarakat,Dalam catatan kegiatan, kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan model ekonomi hijau berbasis masyarakat. Salah satunya melalui integrasi program pertanian organik dan agroforestri yang dijalankan dalam proyek Nursery Integrated Organic Farming dan FTA Project.

Selain itu, program Thryve Project yang berfokus pada restorasi ekosistem turut menjadi perhatian sebagai inisiatif strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dandim 1302/Minahasa, Letkol Inf Bonaventura Ageng Fajar Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung kegiatan pelestarian lingkungan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga mendukung program pembangunan berkelanjutan, termasuk pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Penutup Kunjungan,Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan makan siang bersama di Basecamp Temboan sebelum rombongan Menteri Kehutanan melanjutkan perjalanan menuju Desa Wisata Darunu, Kabupaten Minahasa Utara.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, serta lembaga swadaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Utara. (Andreano)

Komentar