MANADO – Rabu (31/07/2024), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melanjutkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut.
Anggota Banggar DPRD, Jems Tuuk sorot anggaran di sejumlah SKPD seperti Dinas Kominfo Sulut sebesar Rp 33,6 miliar dan ada program pembuatan konten dengan menelan biaya Rp 10,5 Miliar.
Tuuk mengingatkan bahwa tagline pemerintahan Olly Dondokambey-Steven Kandouw adalah ODSK atau Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan.
“Alokasi anggaran di Dinas/Badan di postur RAPBD 2025 belum berpihak kepada masyarakat. Terlebih di dinas kominfo yang diplot anggaran Rp 33,6 Miliar. Bahkan, Ada 10,5 Miliar untuk pembuatan konten. Coba bandingkan dengan dinas Sosial yang hanya Rp 17 Miliar. Program RTLH baru 337 unit. Masih ada 1040 unit yang belum direalisasikan. Padahal, tagline ODSK adalah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan,”ujar Tuuk.
Selain itu dirinya pertanyakan pembuatan saat website bernilai Rp 50 juta.
“Saya bisa bikin website. Rp 3,5 Juta sudah jadi. Ini sampai Rp 50 juta,”sambungnya.
Ditempat yang sama, kadis Kominfo Pemprov Sulut, Evans Steven Liow saat diminta tanggapan mengatakan bahwa Rp 10,5 M yang disebut untuk membuat konten adalah keliru.
“Sebenarnya bukan buat konten, tapi yang Rp 10,5 Miliar itu anggaran untuk jasa media. Nomenkelaturnya memang konten, tapi sekali lagi, itu buat media,”tegas Liow.
Dirinya mengaku Pemprov Sulut sangat memperhatikan media sebagai mitra kerja.
Komentar